Lakukan RDP, DPRD Tuban Nilai Uang Makan Karyawan IKSG Belum Layak

Anggota Dewan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan PT. IKSD juga juga pemenang vendor PT. Swabina Gatra.

Tuban, Bhirawa
Komisi II Dewan Perkawilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan PT. IKSD dan juga pemenang vendor PT. Swabina Gatra terkait beberapa tuntutan FSPMI kepada PT. IKSG. Salah satu tuntutan tersebut adalah uang makan buruh di PT. IKSG yang dinilai belum layak.

Rapat Kerja mediasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II Zuhri Ali di dampingi anggota Komisi II Mohamad Abu Cholifah di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Rabu (12/1).

Usai Rapat, Abu Cholifah menyampaikan jumlah uang makan yang diterima buruh selama ini sekitar Rp10.500. menurutnya, nilai tersebut terlalu kecil dan tidak akan memenuhi kebutuhan kalori para pekerja.

“Uang makan segitu masih belum layak sama sekali” ujar Abu Cholifah Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan itu. Disampaikan Abu Cholifah, Komisi II akan mendiskusikan besaran uang makan dengan Pamkab Tuban agar ada regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati yang bisa dipedomani untuk seluruh buruh di Kabupaten Tuban.

“Nanti kita akan berusaha membuat regulasinya. agar uang makan tersebut ketika dibelanjakan dapat memenuhi kalori yang cukup,” terang Politisi PDI-P itu.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga bersepakat bahwa pihak PT. Swabina Gatra sebagai pemenang tender akan mempekerjakan 298 pekerja sesuai data yang diberikan PT. IKSG. Kemudian, Jadwal Kerja akan diatur kembali disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk tuntutan kenaikan uang makan dan tunjangan pokok akan dibicarakan lagi dengan pemilik kerjaan” ujar Pimpinan PT. Swabina Gatra

Sementara itu, Ketua FSPMI Tuban, Duraji, mengatakan bahwa selain menyepekati pihaknya tetap memberikan catatan. Yakni, menandantangani perjanjian kerja sampai dengan batas pukul 20.00 WIB.

Kemudian apabila ditemukan pelanggaran hukum dalam perjanjian kerja itu, maka akan dikaji ulang termasuk pada pola istirahat yang dilakukan bergilir.

Mediasi sebanyak enam kali yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tuban ada titik terang, setelah mediasi dengan Komisi 2 DPRD, Dinas Tenaga Kerja Tuban dan Jatim, manajemen IKSG dan Swabina Gatra pada 12 Januari 2022 di gedung wakil rakyat.

“Kami sudah mediasi sebanyak enam kali dan yang terakhir disepekati dengan beberapa catatan,” kata Ketua FSPMI Tuban, Duraji (13/1).

Duraji menambahkan, dari 311 buruh yang terdampak pengalihan vendor IKSG, 298 bisa bekerja lagi mulai tanggal 13 Januari 2022. Penandatanganan kontrak kerja dapat dimulai sampai maksimal pukul 20.00 WIB.

Untuk yang 13 buruh sementara belum bisa bekerja, karena kontraknya dengan vendor lama selama empat bulan tidak terlaporkan ke IKSG.

Catatan yang dimaksud Duraji yaitu, bilamana ke depannya ditemukan pelanggaran-pelanggaran, maka akan dilakukan kajian ulang istirahat bergilir Swabina Gatra. Untuk uang makan dan tunjangan masih tetap dengan sebelumnya yakni Rp10.500 per hari dan Rp50.000 per bulan.

Sekedar diketahui, beberapa tuntutan FSPMI kepada PT. IKSG selaku pemilik pekerjaan dan PT. Swabina Gatra selaku Pemberi Kerja diantaranya, Mengecam Tindakan Perusahaan yang melarang Pekerja untuk beraktufutas kerja, menuntut PT. IKSG untuk menerapkan sistem istirahat harian sesuai schedule yang lama, dan menuntut PT. IKSG untuk memenuhi tuntutan kesejahteraan Pekerja berupa uang makan dan tunjangan pokok. [hud.dre]

Tags: