Foto: ilustrasi
SMK Berstatus BLUD Samakan Persepsi Pengelolaan Keuangan
Dindik Jatim, Bhirawa
Gagasan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo satu tahun lalu tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK benar-benar terwujud tahun ini. Terdapat 20 SMK se Jatim yang disahkan sebagai BLUD melalui SK Gubernur. Butuh langkah akselerasi agar BLUD SMK ini berjalan dengan optimal.
Seperti diungkapkan Kepala SMKN 5 Surabaya Rinoto. Menurutnya, sekolah sudah cukup siap untuk mengimplementasikan BLUD. Beragam potensi sudah dipetakan untuk selanjutnya dijadikan unit usaha sekolah. Baik persewaan sarana prasarana maupun produksi barang yang siap dipasarkan. Namun, hal itu akan lambat berjalan jika tidak dilakukan akselerasi. Dan langkah itu tidak murah.
“Kalau tidak ada akselerasi ya akan lama implementasinya. Kita punya lapangan sepak bola, lapangan basket, auditorium yang siap disewakan. Tapi kan butuh perbaikan untuk memenuhi standarnya,” tutur Rinoto dikonfirmasi kemarin, Senin (26/2).
Rinoto mencontohkan, lapangan sepak bola yang akan disewakan setidaknya harus dilakukan pengurukan lagi. Selanjutnya lapangan basket yang ada juga membutuhkan tribun agar sesuai standar nasional. “Seperti itu kan membutuhkan anggaran. Kalau dibiarkan seperti itu saja kan tidak ada akselerasi namanya,” tutur Rinoto.
Selain lapangan, SMKN 5 juga memiliki lahan yang dapat difungsikan untuk budidaya perikanan sebagai usaha. Meski tidak sesuai dengan jurusan di sekolah, langkah itu diambil murni sebagai entrepreneur. “Kalau entrepreneur itu sulit kalau tidak dikerjakan. Perguruan tinggi boleh saja mendampingi, tapi implementasinya yang penting,” kata dia.
Dalam hal produksi, pihaknya memiliki tiga program keahlian yang bisa dikembangkan untuk unit usaha. Di antaranya teknik mesin, teknik listrik dan teknik kimia. “Kita ingin mendirikan techno park untuk ruang pamer produk-produk SMK,” tutur dia.
Rinoto menegaskan, jika ingin BLUD segera melangkah maka anggaran menjadi keniscayaan. Sementara hingga saat ini, sekolah belum diberikan anggaran khusus dari Pemprov Jatim. “Tahun lalu sudah disuruh mengusulkan. Mungkin masih belum, bukan tidak ada,” kata dia.
Lebih lanjut Rinoto menjelaskan, implementasi BLUD pada sekolah tidak bisa disamakan dengan Rumah Sakit (RS) yang sudah berjalan lama. Kalau RS yang melaksanakan BLUD melekat dengan pekerjaannya. Yang dijual adalah layanannya karena itu jasa. Berbeda dengan sekolah, tugas guru adalah mengajar siswa. Karena itu, dibutuhkan tambahan sumber daya manusia. “Kalau guru mengembangkan unit produksi apa mau tidak ngajar. Artinya harus ada yang menangani khusus non guru. Terus gajinya bagaimana, kan harus dibicarakan,” tutur dia.
Hingga kini, lanjut Rinoto, pembahasan tentang pengelolaan keuangan masih terus dikaji. Sebelumnya, tim dari Kemendagri dan perguruan tinggi juga didatangkan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk melakukan pendampingan ke sekolah. “Perlu persamaan persepsi. Apakah SPP dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) itu masuk pada modal atau tidak,” kata dia.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dindik Jatim Dr Hudiyono mengakui, pemerintah sejauh ini belum mengalokasikan anggaran khusus untuk implementasi SMK BLUD. Dindik Jatim, lanjut dia, sebatas melakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang telah disahkan sebagai BLUD. “Kita lakukan pendampingan mulai dari pengelolaan hingga perencanaan unit bisnis. Kita kerjasama dengan Kemendagri dan perguruan tinggi,” pungkas dia. [tam]
