Langkah Jokowi – JK Bekukan Petral Tepat

Jakarta, Bhirawa
Politisi Partai NasDem Kurtubi berpendapat langkah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla memberantas mafia migas dengan secara khusus membekukan PT Petral sebagai langkah tepat dan bersejarah.
“Namun, seharusnya Jokowi-JK lebih berani dengan membubarkan Petral,” kata Kurtubi di Jakarta, Selasa.
Kurtubi yang juga sebagai pengamat ekonomi energi mengatakan dengan pembubaran itu, Pertamina dapat membeli langsung migas dari produsen, bukan lagi dari pedagang (trader) seperti Petral sehingga pemerintahan Jokowi-JK bisa menggunakan jalur ‘government to government’ (G to G). ? “Misalnya, antara Menteri ESDM RI dengan Menteri Energi Arab Saudi,” katanya.
PT Petral selama ini menjadi perusahaan bahan bakar minyak.
Politisi NasDem yang lolos ke Senayan ini mengatakan langkah Jokowi-JK untuk memberantas mafia migas dengan membekukan Petral harus didukung. Begitu pula lembaga seperti SKK Migas dan sejenisnya harus dihapus.
“Selain untuk penghematan dan menyederhanakan proses investasi eksplorasi, itu juga menutup peluang mafia migas,” ujar Kurtubi.
Di samping itu, Kurtubi juga mengusulkan cadangan terbukti (proven reserves) migas dan tambang yang ada di perut bumi Indonesia harus dinyatakan sebagai milik negara yang pengelolaannya diserahkan kepada perusaaah negara yang dibentuk oleh Undang-Undang. Pemerintahan Jokowi-JK harus menyatakan kepemilikan tersebut dalam bentuk sertifikasi atas nama perusahaan negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan negara.
“Perusahaan negara ditugaskan untuk memaksimumkan penerimaan negara dari migas dengan diberi hak untuk memonetasi proven reserves melalui dua jalur teori, yakni ‘bankable’ dan ‘tradeable’,” ujarnya.
Selain itu, perusahaan negara diwajibkan memenuhi BBM dan gas untuk dalam negeri dimana harganya ditentukan pemerintah. Dalam konteks itu, maka perusahaan negara harus dikelola secara transparan, tidak boleh diintervensi, serta harus antikorupsi.? Dengan langkah-langkah itu, Kurtubi menyatakan optimistis Jokowi-JK bisa menjadikan migas sebagai sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh Indonesia.
Dengan pembangunan infrastruktur, mendorong pemerataan dan ujungnya meningkatkan pendapatan petani dan buruh tani. Bahkan, Jokowi-JK bisa memerintahkan Bulog agar membeli hasil panen petani dengan harga yang pantas.
“Pemerintah bisa mengakumulasi dana untuk pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan petani dengan meluruskan tata kelola migas dan tambang,” ujarnya. [ant.ira]