Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali melakukan mutasi dan promosi pejabat setingkat eselon III – IV. Kali ini, OPD yang terjadi perombakan jabatan ialah Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, Senin (13/4).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan terkait ideologi bangsa yang harus disepakati seluruh pejabat. Bahwa jika ada kepala sekolah, guru atau bahkan murid yang mungkin masih menolak Pancasila, tidak mau hormat kepada Merah Putih atau tidak mau mengikuti upacara, maka harus dilakukan pendekatan atau tindakan.
“Tidak ada toleransi bagi kepala sekolah atau guru yang tidak setuju dengan Pancasila atau Bendera Merah Putih. Kalau ada fenomena seperti ini maka saudara wanib melakukan pendekatan,” tutur Gubernur Khofifah.
Jika ada murid yang menolak karena pengaruh-pengaruh gadget atau tayangan yang mereka tonton, maka ini bisa dilakukan pendekatan agar mereka bisa memahami. Harus dicari apa yang menyebabkan mereka seperti itu dan bagaimana solusinya. Namun, jika ada yang menolak Pancasila atau Bendera Merah Putih karena alasan idologis, Khofifah menegaskan bahwa hal ini harus ada tindakan.
Khofifah menegaskan, dalam struktur pendidikan di Jatim tidak ada yang boleh menoleh ke kanan dan kekiri untuk ideologi lain. “Saya tidak menyampaikan ini dalam pelantikan di OPD yang lain. Hanya kepada pelantikan kali ini untuk saudara yang dilantik di dinas pendidikan,” tutur Khofifah.
Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Wachid Wahyudi menuturkan, pihaknya siap melakukan berbagai pendekatan jika ada yang menolak upacara bendera. Namun, jika kelompok bersikukuh karena alasan larangan dalam agama, maka harus dilakukan tindakan. “Kami akan mengambil tindakan tegas karena sekolah itu ada SOP dan aturannya. Sehingga siapapun yang masuk dalam sekolah harus tunduk dan patuh pada setiap aturan yang berlaku di sekolah itu. Kalau tidak, silahkan mencari sekolah yang sesuai dengan keinginan,” pungkas mantan Kepala Dishub Jatim tersebut. [tam]
