Lapindo-SKK Migas ‘Lobi’ Bupati Sidoarjo

Tolak Pengeboran LapindoSidoarjo, Bhirawa
Permintaan pengeboran oleh Lapindo Brantas hingga kini masih belum berhenti. Walaupun kebanyakan masyarakat juga terus melakukan penolakan, ternyata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dengan jajaran manajemen Lapindo Brantas Inc dan Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Rabu (24/2) telah melakukan pertemuan secara tertutup.
Usai mengikuti pertemuan, Vice President Public Relation PT Lapindo Brantas Inc Hesti Armiwulan mengatakan, kalau kedatangannya ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo ini hanya ingin bersilaturohkim bersama Bupati Sidoarjo yang baru. Kemudian bersama SKK Migas menyampaikan kalau pihaknya tetap akan mematuhi aturan yang ada, dan mengedepankan dampak sosialnya. ”Hingga kini, kami juga belum melakukan aktivitas apapun, yang terpenting kami sudah mentaati aturan pemerintah. Kami juga sangat mengedepankan dampak sosialnya terhadap warga sekitar, terkait kapan kami akan melakukan pengeboran kalau semua sudah mengizinkan,” katanya.
Sementara itu, di tempat yang sama Kepala SKK Migas, Jabanusa Ali Masyhar menjelaskan, keputusan pengeboran bukan ditangan bupati. Hanya saja bupati memiliki kewenangan, kepentingan dan kebijakan tertentu dalam hal apapun, kebutuhan gas bukanlah berasal dari SKK Migas, tapi kebutuhan bersama. ”Ini kebutuhan bersama baik dari segi prosedur, kegiatan maupun yang lainnya. Sementara ini permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, SKK Migas memerintahkan agar menghentikan aktivitasnya sampai permasalahan di lapangan selesai,” jelasnya.
Camat Tanggulangin, Sentot Kunmardiyanto yang juga ikut pertemuan tertutup itu mengatakan, pertemuan membahas langkah Pemkab Sidoarjo terkait rencana pengeboran sumur Lapindo. Namun dalam pertemuan itu, bupati belum memberikan kesimpulan.
Hal yamg sama disampaikan Kepala Desa Kedungbanteng, Tohirin. Menurutnya, dalam pertemuan itu Bupati Saiful Ilah belum memberikan keputusan, apakah rencana pengeboran terus dilanjutkan atau diberhentikan. ”Belum ada jawaban dari pak bupati,” ujar Tohirin.
Sedangkan sikap warga Kedungbanteng menanggapi pertemuan itu, mengaku belum ada bertemu dengan warga. Namun keputusan akan diserahkan kepada warga setelah dirinya berkoordinasi dengan mereka. ”Tugas kepala desa mengawasi. Warga Kedungbanteng antara yang menolak dan menerima masih belum jelas,” katanya.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo, Yohanes Siswoyo yang juga hadir dalam pertemuan itu enggan menjelaskan jalannya pertemuan itu. ”Tidak ada komentar mas,” kata Siswoyo melalui pesan singkat. [ach]

Tags: