Penolakan masyarakat terhadap pengeboran migas (minyak dan gas) Lapindo, terbukti benar. Di luar area terdampak (sejauh 2,5 kilometer), terjadi kebocoran pipa gas, menyebabkan kebakaran rumah. Ini berarti, masih akan berbuntut-buntut setelah 10 tahun semburan lumpur pertama, yang mengubur perkampungan di tiga desa. Ganti-rugi terhadap semua aset (rumah dan tanah) milik masyarakat ditaksir lebih dari Rp 9 trilyun.
Ternyata kebocoran masih berkelanjutan, sampai kini. Telah dipastikan terjadi luapan gas propan pada Jumat, 11 Maret 2016. Adanya gas, terbukti bereaksi terhadap tekanan gas nitrogen. Diketahui pada proses pemeriksaan Labfor Polda Jatim, memunculkan gelembung. Walau konon, yang diproduksi oleh Lapindo Brantas, adalah gas metan. Sifatnya, memang lebih ringan dibanding propan, tetapi dalam jumlah besar, sama-sama bisa membakar.
Kawasan pertambangan migas milik (patungan) antara negara dengan swasta itu sudah beroperasi sejak 2002. Jauh sebelum tragedi semburan lumpur panas (2006) yang mendunia. Konon pula dilakukan pemeriksaan rutin dua kali setiap tahun. Sehingga setiap kebocoran kecil bisa diketahui lebih awal. Tetapi masyarakat tidak pernah mengetahui sistem pemeriksaan pipa yang dilakukan perusahaan.
Agaknya, kebocoran bisa terjadi pada titik lain. Sehingga masyarakat di desa Kedung-Banteng (Sidoarjo), kebat-kebit, khawatir terjadi kebakaran serupa. Terutama pada malam hari, jika tidak siaga (setiap saat) bisa terjadi korban jiwa. Kekhawatiran ini mesti direspons oleh Pemerintah (pusat dan daerah), agar segera mengosongkan area yang berpotensi terdampak kebocoran gas. Mungkin satu RT (Rukun Tetangga), atau lebih.
Itulah penumpukan trauma derita mendalam masyarakat. PT Lapindo Brantas Inc, berencana mengebor pada areal “tetangga terdekat,” pusat semburan lumpur. Letaknya berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pusat semburan. Itu berarti persis di bibir area terdampak luar. Di sekitar sumur yang akan dibor, juga terdapat lokasi perkampungan, jaraknya hanya sekitar 110 meter (terasa miris). Konon, jarak dengan pusat semburan telah cukup aman.
Bahkan Lapindo telah memperoleh izin pengeboran dari SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Tetapi masih harus ada izin dari Pemerintah daerah (Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Sidoarjo). Kenyataannya, sudah terdapat reasoning alamiah dan teknis untuk penundaan. Maka wajib menghindari potensi bencana lebih besar. Bukan lagi berdasar trauma mendalam yang diderita ribuan masyarakat sekitar.
Pengeboran boleh dimulai, manakala perusahaan pengebor (PT Lapindo Brantas Inc) telah memenuhi persyaratan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Tetapi bukan sekadar amdal kelaziman. Melainkan harus berisi pula skema jaminan keamanan (evakuasi), serta garansi penyelesian problem sosial yang masih ter-utang. Juga skema ganti-rugi cepat manakala terjadi bencana.
Ganti-rugi yang diharapkan, tidak berlarut-larut (sampai 10 tahun) seperti dialami warga setempat. Skema ganti-rugi itu niscaya dengan garansi dana on-call, yang siap dicairkan setiap saat terjadi bencana. Walau sebenarnya, menjadi kawasan penghasil migas, telah lama menjadi pengharapan seluruh masyarakat (serta pemerintah). Namun harapan yang ditunggu selama satu dekade (sejak tahun 2006), hanya menyisakan luka “sosial” sangat mendalam.
Semua bermula dari tragedi semburan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006. Konon titik pengeboran gas Lapindo, “menusuk” lempeng tektonik di kedalaman dua ribu meter. Dua hari sebelumnya, lempeng tersebut telah meng-goyang Yogya dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Berselang sepekan, ratusan hektar lahan yang terdiri dari sawah, pekarangan rumah (berikut bangunan) hingga pabrik sudah tenggelam tertutup lumpur.
Lumpur (Lapindo) telah menenggelamkan areal seluas radius 3 kilometer. Maka bagai wajib menuruti pepatah, trauma harus disembuhkan lebih dahulu, ngebor kemudian.
———- 000 ———-
