Laporan Korupsi Harus Disertai Data – Bukti Valid

Kajari Surabaya Tomo SitepuKejari Surabaya, Bhirawa
Penanganan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Surabaya, tidaklah cukup dengan adanya laporan korupsi saja. Namun, laporan ini harus didukung dengan data dan bukti adanya unsur melawan hukum.
Adanya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi bisa dilakukan ke Pos Pelayanan Hukum yang ada di Kejari Surabaya. Tentunya pelaporan ini harus disertai data-data yang menunjanga agar laporan itu dapat ditindaklanjuti dibidang intelijen. Selain itu, unsur melawan hukum juga turut disertakan dalam laporan ke Kejaksaan.
Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Tomo Sitepu mengungkapkan, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa saja melaporkan dugaan adanya korupsi ke Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan. Tapi laporan tersebut tak semata-mata menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi saja, namun harus disertai data dan bukti sebagai bahan pengusutan.
“Saya meminta kepada masyarakat agar melaporkan segala temuan terkait tindak pidana korupsi. Tapi laporan itu harus disertai temuan data dan bukti yang valid,” terang Tomo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/11).
Dijelaskan Tomo, selama empat bulan dirinya menjabat sebagai Kajari, baru ada satu laporan terkait korupsi. Laporan itupun berasal dari salah satu LSM. Atas laporan itu, dirinya menyuruh tim Jaksa untuk melakukan penyelidikan terkait adakah dugaan tindak pidana korupsi dari laporan yang diterima Pos Pelayanan Hukum Kejaksaan.
Setelah dilakukan penyelidikan tertutup, hasilnya tak ditemukan adanya dugaan korupsi dari laporan LSM tersebut. Lanjut Tomo, hal seperti itulah yang kadang perlu diperhatikan, agar masyarakat maupun LSM yang melaporkan dugaan korupsi lebih jelih dalam mengumpulkan data dan unsur melawan hukumnya.
“Kami tidak menyalahkan masyarakat, namun lain kali dalam laporan terkait korupsi, harus disertakan data-data yang valid,” kata Tomo.
Lanjut Kajari, penyertaan validitas data dalam laporan korupsi dibutuhkan bagi tim Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Selain mempermudah kinerja tim, kevaliditasan data juga diperlukan untuk meningkatkan pengusutan dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan. “Validitas data dibutuhkan tim untuk melakukan pengumpulan data (puldata) dan bahan keterangan (pulbaket),” tegasnya.
Ditambahkan Tomo, dirinya menghimbau agar masyarakat lebih jeli dalam melihat fenomena korupsi dinegeri sendiri. Sebab, pengetahuan inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk menangkap adanya tindakan korupsi dikhalayak umum.
“Saya minta bantuan masyarakat terkait informasi adanya korupsi. Paling tidak, ada bukti perbuatan melawan hukumnya atau data terkait tindakan tersebut,” tambahnya. [bed]

Keterangan Foto : Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Tomo Sitepu.

Tags: