Layanan Efektif, Target PAD 2017 Pemprov Surplus Rp1,4 Triliun

Pemprov, Bhirawa
Acungan jempol patut diberikan ke jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim. Sebab di tengah gejolak krisis ekonomi dunia, Bapenda tetap bisa bekerja maksimal khususnya dalam mengumpulkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2017.
Berdasarkan data yang didapat Bhirawa, Bapenda Provinsi Jatim sukses memenuhi bahkan melebihi target realisasi PAD 2017. Jumlah PAD yang berhasil terkumpul sebanyak Rp14,412 triliun dari target Rp13,001 triliun. Jika diprosentase, jumlah ini melebihi target hingga 110,85 persen.
Dari jumlah itu, realisasi PAD paling banyak didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp5,889 triliun dari target Rp5,130 triliun atau naik sebesar 114,81 persen. Lalu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) realisasinya sebesar Rp3,705 triliun dari target Rp3,480 triliun atau naik 106,48 persen.
Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraam Bermotor (PBBKB) realisasinya sebesar Rp2,109 triliun dari target Rp2 triliun atau naik 105,45 persen. Kemudian Pajak Air Permukaan (P-AP) realisasinya Rp33,516 miliar dari target Rp29 miliar atau 115,57 persen. Pajak Rokok realisasinya Rp2,612 triliun dari target Rp2,340 triliun atau 111,66 persen.
Lalu, Retribusi Jasa Usaha realisasi Rp3,693 miliar dari target Rp3,572 miliar atau 103,37 persen. Kemudian ada Pendapatan Denda realisasinya Rp35,672 miliar, pendapatan sewa Rp300 juta dan Pendapatan Lain-lain realisasinya Rp21,900 miliar dari target Rp18,700 miliar.
Menurut Kepala Bependa Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono SH MSi, semua sektor penerimaan PAD bisa melampui target 100 persen. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari layanan yang telah dilakukan Bapenda Jatim bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan Jasa Raharja.
“Kuncinya, apa yang telah kita lakukan adalah kerjasama dengan mitra terkait. Khususnya dengan Dirlantas Polda Jatim dan Jasa Raharja. Kita banyak melakukan kegiatan di lapangan bersama-sama, baik sifatnya sosialisasi, penyuluhan dan operasi gabungan yang memberikan banyak manfaat bagi penerimaan kami,” kata Bobby, dikonfirmasi, Kamis (4/1).
Selain itu, lanjutnya, tercapainya target penerimaan ini juga berkat kualitas layanan di kantor-kantor Samsat atau inovasi layanan yang dilakukan jajaran Bapenda di lapangan bersama kepolisian. “Saya memberikan apresiasi terhadap teman-teman di lapangan. Diantaranya teman-teman Samsat Keliling yang bisa memilih spot-spot yang mudah dijangkau wajib pajak untuk membayar pajaknya,” ungkapnya.
Di Jatim, kata Bobby, terdapat 200 lebih titik layanan samsat yang diberikan. Mulai dari Samsat Induk hingga Samsat Keliling yang menggunakan kendaraan roda dua. Dia mencontohkan, di Madura ada namanya Samsat Sakera yang petugas pajaknya mengendarai motor dengan membawa printer dan laptop, datang ke kantor kelurahan atau kantor kecamatan untuk memberikan layanan.
“Teman-teman banyak sekali berkreasi hingga realisasi PAD bisa melebihi target. Di Jombang ada Samsat Judes yang konsepnya seperti Samsat Sakera di Madura. Jadi masyarakat diberikan pilihan dan kemudahan untuk membayar pajaknya. Strategi inilah yang banyak memberikan manfaat khususnya untuk penerimaan kita,” katanya.
Untuk 2018, Bapenda Jatim ditarget bisa mengumpulkan PAD sebanyak Rp12,750 triliun. Jumlah ini lebih kecil dibanding 2017 karena merupakan APBD murni. “Ini bukan turun, tapi kita melihat triwulan pertama bagaimana. Lihat pembelian kendaraan baru seperti apa. Sebab kita tidak boleh memberikan target tinggi, tapi tidak terealisasi. Jadi target kita adalah target yang bisa diwujudkan, bukan sekadar asumsi,” jelasnya.
Tantangan untuk memenuhi target PAD 2018, kata Bobby, adalah menurunnya penjualan kendaraan bermotor khususnya roda dua. Pada 2016 lalu, penjualan roda dua turun 54 ribu, dan pada 2017 ini diprediksi jauh lebih turun lagi sekitar 60 ibu. Sementara naiknya pembelian kendaraan roda empat belum bisa mengkonversi roda dua.
“Jadi kita harus berhati-hati memberikan jaminan garansi. Banyak hal yang perlu kita waspadai, seperti krus rupiah, bunga kredit, harga minyak dunia. Sementara tahun politik pada 2018 tidak begitu berpengaruh. Karena politik adalah hal yang wajar dilakukan setiap lima tahunan, jadi tidak mengganggu,” katanya.
Sementara itu, terkait pemutihan yang telah berakhir pada 28 Desember 2017 lalu, Bobby mengatakan, telah menghasilkan Rp643 miliar dengan intensif yang diberikan gubernur kepada masyarakat sebesar Rp113 miliar. Sebagian besar pemutihan dimanfaatkan oleh roda dua dan roda empat yang ada fasilitasi BBN II.
“Jumlah obyek yang memanfaatkan pemutihan ini yakni, untuk BBN II sebanyak 179.544 obyek, yang mendapatkan pembebasan denda sebanyak 150.299 obyek dan plat kuning yang dapat diskon 30 persen sebanyak 18.081 obyek,” pungkasnya. [iib]