Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso, Jombang, Selasa (01/05). [Arif Yulianto/ Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Pelayanan di bidang kesehatan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih lemah menjadi sorotan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Hal itu mengemuka saat pembacaan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2017 pada Paripurna Istimewa di gedung dewan, Senin siang (30/04)
Dari sejumlah rekomendasi yang dibacakan, Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas’ ud Zuremi mengatakan, salah satunya adalah soal pelayanan kesehatan terutama bagi pemegang Kartu Jombang Sehat dan BPJS di Kabupaten Jombang yang masih belum maksimal.
Dikonfirmasi terkait hal ini usai paripurna, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM menjawab, ia justru berterimakasih kepada DPRD Jombang atas rekomendasi tersebut.
“Iya, tapi justru terima kasih sama teman-teman DPRD ini bahwa, kami pun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ini, bagaimana membagun masyarakat Jombang yang makmur, yang berkesejahteraan, angka kemiskinan dan pengangguran bisa habis itu yang pertama ya memang kesehatan harus di bangun sedemikian rupa, memberikan pelayanan yang terbaik,” kata Setiajit kepada Bhirawa.
Lanjut Setiajit, saat ini memang ada keinginan dari Pemkab Jombang untuk melakukan perbaikan pelayanan di bidang Kesehatan. Di antaranya adalah dengan merubah sistem layanan kesehatan dan instrumen lainnya termasuk di antaranya BPJS kesehatan dengan mem-BLUD kan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso, Jombang.
“Kami ingin memperbaiki, misalnya seperti (RSUD) Ploso, ini kita minta untuk tahun ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tambah Setiajit.
Setiajit menambahkan, selain RSUD Ploso, rencana BLUD pada layanan kesehatan di Jombang nantinya juga di terapkan kepada puskesmas-puskesmas di Kabupaten Jombang yang telah memiliki rawat inap. Hal yang pernah di sampaikan beberapa kali oleh Setiajit kepada publik.
“Bahkan tidak hanya Rumah Sakit Ploso, tapi juga Puskesmas juga akan kita jadikan BLUD. Kalau itu sudah berjalan, maka memang memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa langsung, tidak lagi harus (dana) kapitasi masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dulu, masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baru memberikan layanan, ‘ndak’ begitu. Kalau sudah BLUD, ya langsung. Kami sudah mempersiapkan,” terang Setiajit.
Saat ini menurut Setiajit, wacana Puskesmas BLUD tersebut tengah di lakukan kajian. Awal Mei 2018 ini, kata Setiajit akan mulai di tentukan puskesmas mana saja yang BLUD dan yang belum.
“Awal mei (2018) ini, kita tentukan dia yang BLUD mana yang belum mana. Tapi kalau bisa semuanya, malah alhamdulillah, termasuk Ploso,” tandasnya.
Sekadar di ketahui, soal Dana Kapitasi BPJS ini sempat menjadi persoalan pelik di Kabupaten Jombang. Bahkan, Nyono Suharli Wihandoko yang saat itu menjadi Bupati Jombang di sebut terseret kasus ini setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepadanya bulan Februari 2018 lalu.
Tak hanya Nyono, dr. Inna Silestyowati yang kala itu menjadi Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang pun menyusul Nyono menjadi tersangka KPK. Setiajit menjadi Pjs Bupati Jonbang setelah Wabup Jombang saat itu, Hj. Mundjidah Wahab yang sempat menjadi Plt Bupati Jombang harus cuti karena menjadi kandidat dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018 ini.
Terkait instrumen hukum tentang Puskesmas BLUD ini, Kabag Hukum Pemkab Jombang, Agus Purnomo menjelaskan, tidak perlu ada regulasi lokal yang mengaturnya dan pada pelaksanaannya nanti cukup merujuk kepada aturan yang telah ada.
“Aturannya sudah jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Kalau di sini cuma pembentukan tim, tindak lanjut dari amanah (Permenkes) ini. Itu kan pola pengelolaannya saja yamg menggunakan (sistem) BLUD,” jelas Agus Purnomo.
Sementara itu, terkait rencana BLUD pada pelayanan kesehatan ini, Ketua DPRD Jombang Joko Triono menegaskan pihaknya akan mendukung BLUD bagi RSUD Ploso, untuk rencana yang sama pada puskesmas, ia memilih melihat regulasinya terlebih dahulu.
“Kita mendukung untuk yang (RSUD) Ploso, karena memang Ploso menjadi rumah sakit tipe C yang kita angkat jadi BLUD supaya dia bisa berkembang. Kalau Puskesmas, kalau bisa seperti itu, malah ‘luwih’ bagus, tapi tergantung itu nanti melihat dari cantolan hukumnya, kalau memang itu tidak menjadi persoalan, kami juga akan mendukung,” pungkas Joko Triono.(rif)
