Layanan PBB Sidoarjo Peroleh Sertifikat ISO 9001

Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kab Sidoarjo sudah mendapat ISO, diharapkan pelayanan semakin baik, terukur dan berstandart. [alikusyanto/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kab Sidoarjo termasuk pajak daerah yang potensial. Maka pelayanannya ter ISO kan, supaya  terukur dan berstandar, agar maksimal pada masyarakat.
Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab Sidoarjo, Joko Sartono SH MSi, pelayanan yang berstandar dengan ISO 9001-2008 itu, sudah berjalan selama dua tahun ini.
”Dengan ISO yang sudah didapatkan ini, diharapkan pelayanan pada masyarakat terus meningkat,” ujar Joko Sartono, Senin ( 29/2) kemarin.
Dijelaskan Joko, untuk peningkatan pelayanan PBB di Kab Sidoarjo, maka pada awal tahun ini sudah mencetak dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebanyak 800 ribu. Itu terdiri dari pajak PBB  buku 1, 2, 3, 4 dan 5.
Joko juga menjelaskan, jumlah SPPT yang dicetak tahun 2016 ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 lalu. Kenaikan itu salah satunya disebabkan karena jumlah perumahan di Kab Sidoarjo yang semakin banyak, sehingga membawa dampak yang sangat significant terhadap penerimaan PBB di Sidoarjo.
”Karena tahun ini jumlah SPPT yang dicetak lebih banyak dari tahun
2015 kemarin, maka jumlah target PBB tahun 2016 tentu saja diharap lebih
banyak dari tahun 2015. Pada tahun ini ditarget sebanyak 160 an miliar sedangkan pada tahun 2015 kemarin, penerimaan target PBB sebanyak Rp153 miliar,” ujar Joko.
Selain melayani pembayaran PBB, di DPPKA juga melayani sejumlah pembayaran pajak lainnya. Agar pelayanannya juga bisa terstandar dan terukur, maka Insya Allah suatu saat juga akan di ISO kan.
Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf MSi, mengakui dirinya ingin agar pelayanan publik langsung pada masyarakat di SKPD Sidoarjo lainnya, semakin banyak yang bersertifikat ISO. Karena pelayanannya akan bisa terukur dan terstandar.
”ISO itu standar internasional, bukan nasional, jadi pelayanannya tidak main-main,” kata Yusuf.
”Dengan mendapatkan sertifikat ISO itu setiap tahun diaudit secara eksternal. Maka bila ditemukan ada pelayanannya tak sesuai standar, maka ISO itu akan bisa dicabut. Sehingga SKPD itu tak mempunyai ISO lagi. Jadi dengan ISO pelayanan akan menjadi tidak bisa main-main lagi,” tegas Yusuf.
Yusuf juga menegaskan, kini ada salah satu SKPD di kab Sidoarjo yang sedang dalam tahap pengkajian untuk mendapatkan sertifikat ISO. Insya Allah bisa terealisasi pada tahun 2016 ini.
Tahun 2015 lalu, dua kecamatan pelayanan publiknya sudah ter ISO kan. Yakni Kec Sidoarjo dan Kec Waru. Sedangkan pada tahun 2014, pada Dinas Perhubungan Sidoarjo yakni pada pelayanan Uji Kendaraan bermotor. [kus]