Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhirawa
Legislator meminta Pemerintah Kota Surabaya memberlakukan kembali dokter jaga di gedung DPRD Kota Surabaya, Jatim, seperti halnya pada awal Reformasi 1998.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Surabaya Baktiono, di Surabaya, Senin, mengatakan pemkot sempat menyediakan seorang dokter khusus sekaligus perawat di gedung DPRD Surabaya pada periode 1999-2004.
“Tapi kemudian pemkot menarik dokter dan perawat tersebut karena sudah ditanggung asuransi kesehatan,” lanjut anggota DPRD Surabaya empat periode ini, Senin (3/9).
Hanya saja, jelasnya asuransi kesehatan tersebut hanya berlaku untuk satu orang saja tidak termasuk keluarganya. Seiring perjalanan waktu, ada program asuransi kesehatan dari pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat.
“Asuransi kali ini sifatnya mandiri karena tiap bulan kami dipotong gaji untuk bayar asuransi,” ujar anggota Komisi B DPRD Surabaya ini.
Menurut dia, di gedung DPRD Surabaya ada 50 anggota dewan dan sekitar 200 staf atau pegawai Sekretariat DPRD Surabaya beserta petugas pengamanan dalam (Pamdal). “Karena ada sekitar 250 orang di DPRD Surabaya pasti ada yang perlu mendapat pelayanan untuk penyakit-penyakit tertentu,” katanya.
Tentunya, tambah dia ada dokter khusus atau pemeriksaan awal kesehatan di DPRD Surabaya yang seharusnya bisa melayani setiap hari pada saat jam-jam kerja.
Hal ini juga untuk keberlangsungan kinerja anggota dewan dan pegawai di Sekretariat DPRD Surabaya agar bisa tetap melayani masyarakat secara maksimal. “Karena kalau mereka perlu periksa kesehatan tidak perlu cuti atau izin tidak masuk kerja karena sudah disediakan dokter dan juga obat obatan,” sebutnya.
Selain itu, ujar dia hal ini juga mempermudah bagi pegawai yang menderita penyakit berat yang perlu mendapat rujukan dari dokter yang bertugas di DPRD Surabaya ke rumah sakit yang dituju. “Kami berharap usulan ini ditindaklanjuti pimpinan dewan untuk meminta dokter jaga di DPRD Surabaya,” katanya. [gat,ant]
