Lelang Jabatan Eselon II Tak Ada Rekayasa di Kota Madiun

Wakil Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum (kanan) dan Sekda Kota Madiun, Drs. Maidi, SH. MM.M.Pd (kiri), saat jumpa pers belum lama ini. [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Sejak awal tahun 2017 di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususunya eselon II Pemkot Madiun terdapat kekosongan lima jabatan eselon II yang diisi pelaksana tugas (Plt). Namun mulai per 1 Mei 2017 ini, menjadi tujuh setelah ada dua orang pejabat eselon II memasuki pensiun dan kini sudah dipersiapkan untuk di Plt kan juga.
Dalam penjaringan lelang jabatan eselon II di Pemkot Madiun ini, belum lama ini didatangi Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) bentukan Kementrian PAN-RB melakukan pengawasan pelaksanaan lelang jabatan eselon II yang pelaksanaannya dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Ya, intinya KASN telah memberikan warning agar penjaringan lelang jabatan  eselon II di Pemkot Madiun tidak ada rekayasa dan benar-benar diisi oleh PNS/ASN yang berkopeten,”kata Wakil Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum, kepada Bhirawa, Senin siang (1/5).
Dikatakan oleh Wawali Kota Madiun, kepada KASN datang ke Pemkot Madiun, diucapkan berterima kasih..Sebenarnya, meski tidak ada kedatangan KASN pun, pihaknya tetap berkeyakinan pelaksanaan lelang jabatan eselon II di Pemkot Madiun harus sesuai aturan yang berlaku,”papar Wawali Kota Madiun.
Sekarang ini di Pemkot Madiun telah melalukan serangkaian seleksi dengan tes calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Ini terbukti dengan kedatangan KASN ke Pemkot Madiun yang mengakui pelaksanaan lelang jabatan eselon II di Pemkot Madiun sudah sesuai peraturan yang berlaku.
“Yang jelas, dalam hal ini, kami tidak turut campur didalamnya, karena memang tidak mempunyai kepentingan. Karena itu diharapkan panitia seleksi (pansel) untuk secepatkanya melaporkan hasil seleksi lelang jabatan eselon II tersebut kepada dirinya tanpa harus berlarut-larut.Ya, intinya lebih cepat lebih bagus,” pinta Wawali Kota Madiun berharap.
Secara terpisah, Sekda Kota Madiun, Drs. Maidi, SH.MM.M.Pd  yang juga Ketua Baperjakat Pemkot Madiun, menambahkan kalau awalnya di Pemkot Madiun ada lima orang pejabat eselon II yang kosong. Sementara ini, diisi pelaksana tugas (Plt). Meski demikian, yang bersangkutan, nanti belum tentu menjadi pejabat eselon II yang divinitif. Karena semuanya itu, harus mengikuti ujian tes sebagaimana biasanya.
“Sekarang ini hasil tes sudah mengarah penentuan tiga besar yang dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada Wakil Wali Kota Madiun untuk proses lebih lanjut,”jelas Sekda Maidi kepada wartawan usai jumpa pers belum lama ini.
Menurut Sekda Maidi, awalnya Pemkot Madiun memang hanya ada lima eselon II yang kososng dan sementara ini diisi pejabat Plt. Namun serangkaian adanya pejabat eselon II per 1 Mei 2017 ini ada yang pensiun yaitu, Kepala Dinas Pendidikan, Gandhi Hatmoko dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Suryo Hadidono. Sehingga di Pemkot Madiun terdapay tujuh eselon II yang kosong.
Itu sebabnya, lanjut dia, dalam penjaringan pejabat eselon II di Pemkot Madiun tidak menutup kemungkinan pejabat luar daerah bisa mendaftar mengikuti lelang jabatan eselon II tersebut. Jika yang bersangkutan bisa lolos atau lulus ujian tes, juga tidak masalah pejabat luar daerah itu menjabat menduduki jabatan eselon II di Pemkot Madiun tersebut.
“Ya, untuk mengisi ketujuh jabatan eselon II yang ksosong tersebut telah diisi dengan pejabat Plt. Demikian halnya, dua eselon II yang baru pensiun juga disiapkan pejabat Plt guna kelancaran tugas melayani kebutuhan masyarakat. Jadi kekosongan eselon II diisi pejabat Plt sama sekali tidak berpengaruh dalam pelayanan kepada masyarakat,” papar Sekda Maidi.
Untuk diketahui, kelima jabatan eselon II Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong itu yakni, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Sedang dua dinas yang juga kosong karena pejabatnya pensiun yakni Dinas Pendidikan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sehingga di Pemkot Madiun sekarang ini terdapat tujuh OPD sementara dijabat Pelaksana tugas (Plt). [dar]

Tags: