Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Kabar gembira datang bagi para pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Jatim yang ingin naik eselonnya. Sebab sebentar lagi, Pemprov Jatim bakal membuka lelang jabatan di tiga posisi eselon II atau setara kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Menurut Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, tiga jabatan yang bakal dilelang itu yakni Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Biro Umum dan Wakil Direktur Umum RSUD dr Soetomo. Sedangkan satu jabatan yang kini masih dijabat Plt (Pelaksana Tugas) yaitu Direktur Utama RSUD dr Soetomo masih belum bisa dilelang, karena masih ada kendala penyelesaian masalah administrasi sesuai dengan arahan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
“Semua tahapan-tahapan lelang termasuk tim seleksinya akan segera kita mintakan persetujuan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Jakarta. Jika persetujuan itu turun langsung bisa kita mulai proses lelangnya,” kata Sukardi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Seleksi Terbuka Pejabat Tinggi Pratama Pemprov Jatim ini, Kamis (17/9).
Ditanya siapa saja yang masuk dalam tim seleksi, Sukardi enggan menyebutkan nama-namanya. Ia hanya mengatakan, dua orang dari pemprov dan tiga orang dari luar pemprov. Dua orang dari pemprov yang dimaksud adalah Sekdaprov Jatim selaku Ketua Tim Seleksi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim selaku Sekretaris Tim Seleksi.
Sedangkan tiga orang lainnya, berasal dari BKN Kantor Regional Jatim, satu orang berasal dari kalangan akademisi dan satunya dari praktisi. “Sudah itu saja. Saya tidak bisa sebut nama karena belum ada persetujuan dari KASN,” kata mantan Asisten IV Bidang Administrasi Umum Setdaprov Jatim ini.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim Siswo Heroetoto SH, MM, MHum menambahkan beberapa hal yang dimintakan persetujuan KASN ialah soal tahapan-tahapan lelang jabatan, jadwal pelaksanaan, ketentuan umum dan ketentuan khusus dan lain sebagainya. “Soal tim seleksinya, karena lelangnya ada jabatan bidang kesehatan pasti ada orang yang ahli bidang kesehatan,” jelasnya.
Untuk kapan waktu pelaksanaan lelang, Siswo belum bisa memastikan waktunya. Sebab masih menunggu persetujuan KASN. Tapi dia memprediksi akhir September sudah bisa dimulai. “Jika persetujuan ke KASN itu lengkap, sehari sudah turun,” jelasnya.
Siswo mengaku kurang setuju jika proses pengisian jabatan yang kosong di pemprov disebut sebagai lelang jabatan. Sebab konotasi lelang adalah mendapatkan barang dengan nilai terendah. Padahal pengisian jabatan ini dicari orang yang paling baik dalam segala bidang. “Saya lebih suka menyebut seleksi terbuka untuk pejabat tinggi pratama,” ungkapnya.
Terkait pendaftar seleksi terbuka dari kalangan perempuan sedikit, Siswo berharap para kepala SKPD untuk mondorong anak buah perempuannya yang memenuhi syarat untuk mau ikut seleksi. “Sedikit banyaknya perempuan yang daftar itu soal ketergerakan saja. Seharusnya memang diikuti banyak perempuan biar imbang,” tandasnya. [iib]
