Foto Ilustrasi
Gresik, Bhirawa
Lemahnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab, berpengaruh besar terhadap seluruh program kegiatan menjadi lambat. Sehingga dewan yang berfungsi sebagai pengawasan, beralih menjadi koordinator untuk mempertemukan mereka.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, lambatnya kinerja OPD dikarenakan mereka saling lempar tanggung jawab, sehingga kegiatan yang seharusnya bisa berjalan jadi molor. Ini terjadi setiap tahun belum ada perbaikan, padahal setiap momen baik telah diingatkan secara langsung.
Seperti pada proyek fisik, lelang pekerjaan selalu lambat. Ketika di lakukan croscek para OPD itu selalu saling lempar tanggungjawab. Bahkan saling menyalahkan antara OPD satu dan OPD lain, sehingga DPRD harus mempertemukan mereka. Baik melalui hearing komisi maupun di kegiatan rapat lainya.
”Pekerjaan ini setiap tahun mereka lalukan, seharusnya mana yang lebih penting didahulukan. Tetapi malah mendahulukan kegiatan rutin yang notabene bisa ditunda. Nanti setelah diobrak-obrak DPRD baru dikerjakan. Namun juga tetap lambat, alasanya ada saja. Menunggu dari bagian hukum, kalau tidak alasannya menunggu Perbub turun dari bupati,” ujarnya.
Dampak dari ini, tidak hanya pada proyek lelang fisik. Namun juga pada anggaran pencairan lainnya, seperti insentif guru juga belum cair dan lainya. Kalaupun cair sering mepet di akhir tahun, padahal penerima telah berharap bisa cair tepat waktu.
Ditambahkan Nur Qolib, melalui komisi nanti kinerja OPD akan dilakukan kontrol secara berkesinambungan dan tegas. Lambannya kegiatan itu, karena OPD masih terlena dengan kegiatan sendiri yang bisa langsung cair. Dan saling lempar yang dipakai alasan, adalah bagian hukum dan Perbub. [kim]
