H Soekarwo
Pemprov, Bhirawa
Sejumlah kasus korupsi kepala daerah yang terjadi di Jatim memiliki kaitan erat dengan anggota DPRD. Hal tersebut perlu menjadi pelajaran bagi kepala daerah agar kejadian serupa tidak terulang. Karena itu, keterlibatan Korsup KPK dinilai cukup penting.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai melantik Wali Kota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE dan Wakil Walikota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (10/12). “Semua kasus yang menimpa kepala daerah termasuk di provinsi ini ada hubungannya dengan DPRD. Karena itu, kita ajak Korsup KPK untuk mendampingi,” tutur Pakde Karwo.
Menurut Pakde Karwo, selain keterlibatan Korsup KPK juga diperlukan sistem administrasi yang menunjang. Seperti di Pemprov Jatim yang telah menerapkan new e-budgeting dalam menetapkan KUA-PPAS. “Begitu KUA-PPAS ada perubahan bisa dicek oleh APIP. Fungsi pengawasan seperti itu harus detail. Tapi belum semua daerah juga dapat menerapkan hal seperti itu,” ungkap Pakde Karwo.
Pakde Karwo berpesan, pemerintahan daerah bisa dikatakan baik apabila mampu merangkul semua pihak mulai dari DPRD, TNI/Polri, Kejaksaan Tinggi, tokoh masyarakat (tomas) dan tokoh agama (toga) serta masyarakat. Hal semacam ini dinamakan leadership collaborative dalam menjalankan sebuah pemerintahan yang baik.
Dijelaskan, Walikota Mojokerto yang baru dilantik, harus mendatangi semua pihak, contohnya DPRD Kota Mojokerto. Selain sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi, secara tidak langsung akan menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kedua hal tersebut, apabila tidak berjalan beriringan maka pembangunan sebuah daerah tidak bisa berjalan dengan baik.
“Sebagai contoh, selama kepemimpinan saya sebagai Gubernur Jatim, hubungan antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim sangat baik, sehingga Jatim bisa maju seperti ini,” ungkap Gubernur Jatim sapaan akrabnya.
Selain itu, tomas dan toga juga harus dirangkul karena menjadi bagian dari sebuah manajemen pemerintahan, yaitu tidak hanya soal struktural formal saja. Karena hubungan tersebut tujuannya agar kinerja seorang kepala daerah bisa baik.
Jadi, leadership collaborative itu sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Sehibgga, tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, Wali Kota Mojokerto harus memikirkan visi dan misi yang kemudian disampaikan ke DPRD. Visi dan misi yang disampaikan harus sejalan dengan nasional, salah satunya juga harus konsultasi dengan Bappeda Provinsi agar bisa urut.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan kepada Wali Kota Mojokerto yang baru dilantik untuk mengurus empat urusan wajib. Yakni soal pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, serta masalah sosial. “Pemerintah harus mengurusi masalah sosial seperti kemiskinan,” ujar Pakde Karwo. [tam]
