Libur ‘Kejepit’, Ratusan PNS Pemprov Tak Masuk Kerja

akmal b_28082012185028Pemprov Jatim, Bhirawa
Meski sudah diperingatkan berkali-kali, ternyata masih banyak Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang membolos kerja di dua hari kerja kejepit libur bulan Mei ini. Dari hasil pemeriksaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim  tercatat ratusan PNS tidak masuk kerja. Menariknya dinas luar dan izin tertentu menjadi mayoritas alasan libur tambahan ini.
Inspeksi mendadak dilakukan BKD Prov Jatim untuk mendeteksi PNS yang membolos atau menambah libur sendiri tanpa mengajukan keterangan atau izin cuti. Sebab libur pada Mei ini banyak yang kejepit seperti pada tanggal 16, 26, 28 dan 30 Mei.
“Kami telah melakukan sidak ke seluruh SKPD pemprov selama dua hari, yaitu tanggal 16 Mei dan 28 Mei. Secara keseluruhan berjalan baik dan disiplin PNS Pemprov Jatim juga baik. Sidak ini kita gelar untuk mendisiplinkan PNS,” kata Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi, dikonfirmasi, Kamis (29/5).
Dalam sidak yang digelar tanggal 28 Mei di seluruh UPT di Jatim yang jumlahnya mencapai 31 UPT, jumlah PNS mencapai 828 orang tidak hadir sebanyak 100 orang. Rinciannya 52 PNS sedang Dinas Luar, 44 PNS dengan alasan dan empat orang tanpa keterangan.
Sementara hasil sidak di seluruh SKPD di Pemprov Jatim pada 16 Mei jumlah PNS mencapai 10.800 orang. PNS yang hadir mencapai 10.044 PNS, tidak hadir 756 PNS dengan rincian tidak hadir tanpa keterangan mencapai 21 orang, dengan keterangan lain-lain sebanyak 735 orang.
“Untuk yang membolos nanti akan ditindaklanjuti. Tindaklanjut awal akan diklarifikasi SKPD masing-masing. Jika memang sudah beberapa kali melakukan bolos, akan dikenai sanksi berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” ungkapnya.
Menurut dia, agar sidak berjalan lancar, BKD Jatim menerjunkan sebanyak 75 petugas. Setiap petugas dibebani untuk memeriksa satu SKPD. Sedangkan untuk di kantor Bakorwil BKD mengurus dua orang untuk memeriksa mengingat lokasinya diluar kota.
“Untuk UPT hanya di Surabaya yang kami sidak. Sementara UPT yang berada di luar kota tidak kami sidak karena keterbatasan petugas. Setelah ini, kami juga akan kami lakukan sidak lagi dengan waktu dan tempat yang kami rahasiakan agar tidak diketahui PNS lain,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7 dijelaskan, tingkat hukuman disiplin terdiri atas hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Jenis hukuman ringan seperti tegusan lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis.
Sedangkan hukuman disiplin sedang seperti penundaan kenaikan haji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.
Untuk hukuman disiplin berat yakni, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan dari jabatan. Kemudian, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  [iib]

Keterangan Foto : Kepala BKD Provinsi Jatim, Dr H Akmal Boedianto MSi.

Tags: