Lika-liku Pembangunan TPA Regional di Kabupaten Probolinggo

Tim perencana pembangunan TPA Regional tinjau lokasi di Desa Purut, Kecamatan Lumbang. [wiwit agus pribadi]

Digagas Pemprov, Butuh Biaya Rp200 Miliar, Tidak Ada Investor yang Melirik
Kab Probolinggo, Bhirawa
Rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Terpadu di Kabupaten Probolinggo, tampaknya sulit terealisasi bila hanya mengandalkan investor. Sebab, sampai akhir 2020, tidak ada pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi membangunnya. Karenanya, pembangunannya diajukan menggunakan APBN.
Sebenarnya, pembangunan TPA Regional ini sangat diperlukan Kabupaten Probolinggo. Lahan untuk pembangunannya di Desa Purut, Kecamatan Lumbang pun sudah siap untuk dibebaskan. Rencananya, pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta. Namun hingga akhir Desember 2020 tak ada investor yang meliriknya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan TPA Regional ini memang cukup besar. Diperkirakan butuh sekitar Rp200 miliar. Dana ini sudah termasuk pembebasan lahan dan pembangunannya. Sedangkan, APBD Kabupaten Probolinggo dipastikan tidak mampu membiayainya.
Karenanya, Pemprov Jatim juga menyepakati untuk dikembalikan ke pemerintah pusat. “Karena tidak ada pihak swasta yang tertarik, diputuskan untuk dikembalikan ke pusat. Supaya diajukan pembangunan dari sumber APBN,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkab Probolinggo mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar ke pemerintah pusat untuk pembangunan TPA Regional tersebut. Dalam pengajuannya, TPA regional itu akan dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare.
Proses pembangunan TPA saat ini masih berlanjut. Sekarang memasuki progres tahap uji kelayakan. Dalam proyek tersebut daerahnya hanya ketempatan. Proyek tersebut merupakan proyek pusat yang pelaksananya adalah pihak swasta, dan begitupun pembiayaannya. “Kami hanya ketempatan. Ini pengerjaannya adalah pihak swasta. Begitupun untuk pembiayaan adalah pihak swasta,”kata Joko, sapaan akrab Dwijoko Nurjayadi.
Ia juga meluruskan, untuk pembangunan tidak memerlukan izin dari kabupaten atau kota tetangga. Menurutnya, kabupaten atau kota tetangga tak lain diberitahukan, bahwa ada TPA daerah yang akan dibangun. Tujuannya, mereka bisa membuang sampah ditempat itu. Sementara ini, yang setuju hanya Kota/Kabupaten Probolinggo. “Ini yang buat swasta dan pembiayaan adalah swasta. Jadi, yang membuang sampah di tempat itu ya bayar,” ungkapnya.
Ada dua lokasi yang direncanakan untuk pembangunan. Yaitu di Desa Purut, Kecamatan Lumbang dan Desa Sumberkramat, Kecamatan Tongas. Kedua lokasi ini masih dilakukan uji kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk pembangunannya kapan belum tahu. Jadi, kami hanya ketempatan saja. Semuanya adalah swasta yang mengerjakan, “tandasnya.
Sejauh mana perencanaannya?. Joko menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19, tidak langsung menghambat koordinasi rencana pembangunan TPA Regional tersebut. Kabar terbarunya, belum semua daerah sekitar TPA Regional yang menyatakan sepakat. Terbukti, baru Kota dan Kabupaten Probolinggo yang melayangkan surat kesepakatan ke pemprov Jatim. Sedangkan Pasuruan dan Lumajang masih belum.
“TPA Regional itu tentunya dimanfaatkan oleh beberapa daerah. kebetulan tempat yang disurvei dan memenuhi syarat itu di Lumbang, Kabupaten Probolinggo. tetapi, nanti pemanfaatannya itu, tidak hanya Kabupaten Probolinggo, tapi daerah sekitarnya bisa memanfaatkan TPA Regional itu,” terangnya.
Kabupaten Probolinggo hingga sekarang hanya memiliki satu TPA sampah. Tempatnya, ada di Seboro, Kecamatan Krejengan. Padahal, idealnya di daerah ini harus punya dua TPA agar lebih efektif. “Untuk TPA sejatinya harus ada dua. Sebab, saat ini seluruh sampah dari 24 Kecamatan ditampung di satu titik. Idealnya ada dua TPA. Jadi ada di barat dan di timur,” katanya.
Sementara jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) ada 77 yang tersebar di 24 kecamatan. Semuanya, diangkut ke TPA Seboro. Karena kondisi tersebut, membuat anggaran BBM dan tenaga kurang efektif. “Kami rasa dengan seperti ini justru habis di jalan. Termasuk tenaga juga. Makanya untuk kabupaten butuh minimal dua TPA,” jelasnya.
Joko mengaku, pihaknya tetap menunggu rencana pembangunan yang digagas dari Pemprov Jatim ini. “Jadi ketika tempat itu dibangun, yang pasti untuk operasional dan anggaran lainnya bisa hemat hingga 50 persen,” lanjutnya.
Meski demikian, ia tetap akan fokus pada penanganan sampah. Hal itu, dilakukan sembari menunggu adanya TPA baru. Salah satunya penanganan sampah yang menghasilkam gas metan untuk masuk ke listrik. “Mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi,” terangnya
Masalah sampah terus menjadi perhatian serius Pemkab Probolinggo. Agar tak menjadi masalah, DLH Kabupaten Probolinggo akan melibatkan pihak ketiga untuk memaksimalkan pengelolaan.
“Kami sudah menjalin kerja sama dalam membandingkan sampah ini dengan PT Paiton Operation And Maintenance Indonesia (POMI). Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan proses. Sehingga nantinya fungsi TPA memang akan menjadi sebagai tempat yang benar-benar terakhir pembuangan sampah yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi,” tandasnya.
“Pada prosesnya sampah ini akan dijadikan batubara nabati. Di mana, batu bara nabati ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar minyak, misal dijadikan sebagai arang. Nantinya batu bara nabati ini juga akan dibeli oleh pihak PLTU sebagai campuran batubara yang diinginkan,” ujarnya. [wiwit agus pribadi]

Tags: