Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Pernyataan Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar terkait pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan harus proporsional dan disesuaikan dengan perolehan suara saat Pileg 2014 memancing reaksi keras dari lima fraksi.
Ketua Fraksi PKS, Yusuf Rohana misalnya mengaku tidak sepakat dengan pola proporsional maupun pola semata-mata hasil Pileg. Karena Pileg diniatkan untuk memilih anggota legislatif saja, bukan menentukan alat kelengkapan dewan. “Yang pasti FPKS mengusulkan kesertaan seluruh fraksi dengan pola semua pimpinan komisi dan badan dibagi sesuai urutan fraksi. Di mana masing-masing memperoleh satu. Demikian juga wakil ketua komisi dan badan, dibagi masing-masing mendapatkan satu, sisanya dibagi lagi sesuai urutan fraksi,”tegas politisi yang juga pengusaha ini, Rabu (3/9).
Sebaliknya, jika pola kompromi tidak disepakati fraksi-fraksi, maka alternatif kedua adalah diserahkan mekanisme pasar. Artinya pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dipilih langsung oleh anggota di masing-masing komisi dan alat kelengkapan dewan.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, menjelang pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan, suasana DPRD Jatim dikabarkan memanas. Ini karena partai yang memiliki suara minim dalam Pileg 2014 kemarin seperti PKS, PPP, apalagi Nasdem Hanura terancam tidak mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Sementara PKB dan PDIP sebagai partai pemenang ngotot memonopoli posisi pimpinan. Bahkan Ketua DPRD Jatim sementara, A Halim Iskandar telah menjelaskan untuk penentuan pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan menunggu tatib dewan disahkan. Yang pasti pihaknya akan menggunakan azas proporsional. Artinya parpol yang memiliki suara banyak dalam Pileg 2014 memiliki peluang besar untuk mendapatkan posisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan.
Terpisah, Ketua Fraksi Nasdem Hanura, Muzamil Safi’i menegaskan apa yang dilakukan oleh sejumlah parpol besar di DPRD Jatim tidak mencerminkan demokrasi. Menurutnya, cara-cara seperti itu justru akan membuat suasana di DPRD Jatim memanas.
Muzammil menyatakan, seharusnya pimpinan komisi di DPRD Jatim dibuat merata. “Bahkan, mereka yang sudah mendapatkan jatah sebagai pimpinan dewan ya tidak perlu mendapatkan jatah pimpinan komisi,”ujarnya kemarin.
Tidak hanya itu, Muzammil menganggap keinginan PKB maupun PDIP untuk berkuasa penuh di DPRD Jatim sebagai sesuatu yang tidak logis. Sebab, keduanya bukanlah merupakan pemenang tunggal Pileg, atau single majority, di mana suaranya tidak lebih dari 50 persen.
Mengenai posisi yang diinginkan oleh fraksinya, mantan Wakil Bupati Pasuruan itu mengungkapkan, setidaknya terdapat satu kursi ketua komisi yang bisa diisi oleh anggota fraksinya. “Kami inginnya tidak muluk-muluk, hanya satu saja,”tegasnya.
Apabila keinginan dari fraksinya itu tidak diakomodasi oleh para pimpinan dewan, maka dia mengancam akan keluar dari koalisi Jokowi-JK. Bahkan dengan nada menyindir, Muzammil menyatakan jika Nasdem dan Hanura juga memiliki kontribusi besar dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK presiden dan wakil presiden.
Terpisah Ketua Fraksi PAN Jatim, Malk Efendy mengatakan tidak ada aturan main yang memploting bahwa parpol peraih kursi terbanyak harus dapat sekian pimpinan komisi dan badan. “Tidak ada jatah-jatahan, UUNo 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang diatur hanya pimpinan DPRD. Jadi baik Pimpinan Banggar, Bamus, Komisi, Baleg dan BK, dilakukan melalui pemilihan di masing-masing komisi dan badan,”lanjutnya.
Sebaliknya, Jika pimpinan DPRD Jatim tetap nekat, maka Koalisi Merah Putih di DPRD Jatim sepakat akan mendorong dilakukan pemilihan langsung.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Jatim, Sahat Tua Simanjutak. Ditegaskan dalam UU Susduk terkait MD3 tidak mengatur perolehan kursi terbesar mendominasi pimpinan komisi atau badan-badan. Yang ada hanya perolehan suara terbanyak menjadi Ketua DPRD. “Sehingga keinginan PDIP dan PKB itu tidak wajar dan tidak berdasar,”tegasnya.
Bahkan Sahat mengancam Jika PKB dan PDIP sebagai partai pemenang ngotot memonopoli pimpinan komisi di DPRD Jatim, maka Koalisi Merah Putih dalam Pilpres harus disolidkan di Jatim dan siap menghadang PKB dan PDIP. “Bila itu sampai itu terjadi maka kekuatan PKB dan PDIP tidak sebanding karena hanya mendapat 39 kursi, sedangkan Koalisi Merah Putih 55 kursi,”ungkap Sahat. [cty]
