Kemensos RI menyerahkan bantuan kelengkapan lumbung sosial ke lima KSB yang ada di Kawasan Siaga Bencana Pantai Mal;ang Selatan.
Kampung Siaga Bencana (KSB) yang melibatkan masyarakat merupakan bentuk mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Dinas Sosial Jawa Timur pekan lalu telah dibentuk Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan. Kawasan Siaga Bencana Malang Selatan ini terdiri dari lima KSB, yaitu KBS Dono Mulyo, KSB Tirto Yudho, KSB Gedangan, KSB Bantur, dan KBS Sumber Manjing Wetan.
Sebelumnya, KBS Dono Mulyo, KSB Tirto Yudho, KSB Gedangan, dan KSB Bantur berasal dari APBN Kementerian Sosial. KSB Sumber Manjing Wetan baru dibentuk pekan lalu, melengkapi empat KBS lainnya. KBS Sumber Manjing Wetan dari APBD Jatim ini akhirnya melengkapi menjadikan Kawasan Siaga Bencana.
Pencanangan Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan ini dilangsungkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, M Syafii Nasution pada Jumat (18/9). Hal itu disampaikan Koordinator Tagana (Taruna Siaga Bencana) Provinsi Jawa Timur, Twi Adi, kemarin (21/9).
Kawasan Siaga Bencana Pantai Malang Selatan ini dibentuk karena ke lima KBS memiliki kesiapan melakukan mitigasi terhadap adanya bencana yang ada di daerah, yaitu Gempa dan Tsunami.
“Antusias warga yang berada di kelima KSB ini sangat bagus sekali. Mereka semangat untuk mendapatkan pembinaan, pelatihan, dan simulasi lainnya,” kata Twi Adi.
Ditambahkannya, Kawasan Siaga Bencana akan semakin memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ada beberapa KSB dijadikan satu menjadi kawasan, diharapkan ada sinergitas diantara KSB ketika ada bencana di salah satu KBS maka ada saling komunikasi, informasi kebencanaan, dan membantu,” katanya.
Adanya KSB ini, lanjutnya, dari Kemensos RI juga menekankan tidak hanya pada kegiatan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan, namun juga bergerak pada bencana lokal seperti covid-19 dengan mensosialisasikan pentingnya Protokol Kesehatan.
Sebelumnya, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, M Syafii Nasution mengatakan, dibentukan KSB untuk memberdayakan masyarakat terhadap penanggulangan bencana.
“Masyarakat yang pertama merespon ketika ada peristiwa. Untuk itu, masyarakat harus diberdayakan. Masyarakat tidak menjadi objek namun menjadi subjek,” katanya.
Untuk menjadikan masyarakat berdaya, lanjutnya, maka diperlukan sinergitas program dan kegiatan dari berbagai lini, seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, TNI, Polri, Kementerian PU Perumahan Rakyat dan lainnya turut serta dalam pembentukan KBS. [rac]
