Mutasi besar-besaran sisakan 5 OPD dijabat PLT.
Probolinggo, Bhirawa
Mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkab Probolinggo pada akhir 2018 lalu, tak membuat lima jabatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) eselon II terisi. Ada 5 OPD yang pimpinannya dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Untuk menutup kekosongan jabatan strategis itu, Pemkab membentuk panitia seleksi (pansel) assessment bagi para pejabat eselon III yang ingin naik menjadi eselon II.
Dimana 5 OPD yang pimpinannya dijabat oleh Plt adalah Diskominfo, Dispersip, Disnakertrans, Disporaparbud, dan Bakesbangpol. Para Plt akan menjabat sampai ada pimpinan definitif paska dilakukannya assessment.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo Abdul Halim, Senin (14/1), pembentukan pansel assessment ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari. Pansel tersebut kini telah kami bentuk. Bahkan pengajuan struktur pansel tersebut sudah kami ajukan dua kali ke Komisi ASN. Sekarang tinggal menunggu persetujuan akhir dari Komisi ASN, tuturnya.
Dalam pengajuan, pansel assessment terdiri dari pejabat eselon II Sekretariat Daerah Probolinggo yang ditunjuk, serta para akademisi dari pihak perguruan tinggi. Komisi ASN sudah merespon, namun ada permintaan dari Komisi ASN untuk melakukan revisi tentang susunan pansel. “Semoga di pengajuan yang kedua kalinya ini segera disetujui dan proses assessment bisa segera dilakukan dalam waktu dekat ini,” harapnya.
Soal para peserta assessment, Halim mengungkapkan Pemkab tidak membatasi jumlahnya. Namun demikian dari sekian banyak peserta, hanya akan dipilih beberapa peserta dengan hasil terbaik. selanjutnya mereka akan ditetapkan sebagai pejabat eselon II oleh Bupati Probolinggo. “Pejabat eselon III semuanya boleh mendaftar, asal memenuhi syarat. Seperti harus sesuai dengan bidangnya dan tentu saja lulus dalam tes assessment,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman menyatakan langkah Bupati Probolinggo membuka program adalah langkah yang baik. Sebab dengan begitu, seluruh pejabat di kalangan eselon III yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, punya kesempatan yang sama untuk naik menjadi pejabat eselon II.
“Semoga pansel assessment yang dibentuk segera mendapat persetujuan dari KASN. Dan, semoga para pejabat yang terpilih nantinya kualitasnya sama atau bahkan lebih baik dari yang sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Halim mengatakannya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, melakukan rotasi secara besr-besaran di penghujung tahun 2018. Empat pejabat eselon II pun masuk kotak, dengan menjadi Asisten dan Staf Ahli. Mutasi 446 pejabat dengan rincian, pejabat eselon II sebanyak 15 orang, pejabat eselon III sebanyak 60 orang, pejabat eselon IV sebanyak 134 orang, serta pejabat fungsional dan pengukuhan kepala sekolah sebanyak 228 orang.
“Langkah ini sebagai upaya penyegaran serta pengisian jabatan yang kosong, karena banyak pejabat yang pensiun. Mutasi ini lebih kepada penyegaran dan penguatan tupoksi, namanya organisasi dinamis,” ujarnya.
Pejabat eselon II yang terkena lukiran diantaranya adalah Tutug Edi Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo, digeser menjadi Kepala Bappeda. Sementara Kepala Bappeda, Anggit Hermanuadi digeser sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo. Pergeseran itu membuat Anung Widiarto yang sebelumnya menjabat Kepala Pelaksana BPBD, masuk kotak menjadi Asisten Administrasi Umum, Setda Kabupaten Probolinggo.
Tak hanya Anung yang masuk kotak, Kepala Kesbangpol Agus Mukson, Kepala Disporaparbud M. Sidik Widjanarko, dan Sekwan DPRD Supriyadi juga dinonjobkan. Supriyadi menjadi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra digantikan oleh Rr. Retni Ngastiti Djuwitani yang sebelumnya menjadi Kadinsos. Sidik yang dijadikan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan. Yang paling tragis adalah Agus Mukson yang dijadikan Staff Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan Setda Probolinggo, tambahnya. [wap]
