Lima Perusahaan Besar Langgar Izin HO dan IMB

Bupati MKP (berdiri) memimpin rapat koordinasi perijinan di ruang rapat Pemkab Mojokerto, Kamis (10/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Bupati MKP (berdiri) memimpin rapat koordinasi perijinan di ruang rapat Pemkab Mojokerto, Kamis (10/4) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ( BPTPM) Kab Mojokerto menyebutkan terdapat lima perushaan besar di Wilayahnya yang melanggar izin. Kelima perusahaan itu tak memiliki izin gangguan (HO), serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat melakukan perluasan. Akibat pelanggaran izin itu, Pemkab Mojokerto kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sebesar Rp348.348.441.
”Kami sudah identifiksi ada lima perusahaan yang menyalahi aturan perizinan. Mereka melakukan perluasan lokasi usaha namun tidak mengajukan perizinan IMB dan Izin Gangguan atau  HO,” ujar Noerhono, Kepala  BPTM Kab Mojokerto, Kamis (10/4) kemarin.
Noerhono menjelaskan, hal itu dihadapan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dalam rapat konsolidasi terkait pelanggaran perizinan. Rapat juga melibatkan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan,  Satpol PP serta empat Camat (Trowulan, Sooko, Jetis dan Jatirejo).
”Identifikasi perusahaan yang melanggar itu sesuai  intruksi Bupati terkait penertiban perizinan bagi perusahaan yang ada di Kab Mojokerto. Seluruh perusahaan di wilayah Kab Mojokerto kita tinjau secara intensif,” tambah Noerhono.
Perusahaan yang melanggar itu diantaranya UD Merak Jaya perusahaan pemecah batu Desa Gebangsari, Kec Jatirejo yang tak memiliki IMB dan HO. Berikutnya  PT Trijaya Adimix perusahaan pemecah Batu di Desa Jampirogo, Kec Sooko belum memiliki IMB. PT Trimegah Fargasindo  perusahaan SPBE di Desa Jampirogo, Kec Sooko belum memiliki IMB.  CV Mojokerto Migas perusahaan SPBU di Desa Jampirogo, Kec Sooko belum ada IMB serta PT Trijaya Adymix perusahaan pemecaha Batu di Desa Domas, Kec Trowulan yang belum memiliki IMB.
Selain kelima perusahaan Itu, PT Ajinomoto Indonesia juga turut dibahas pada rapat kemarin. Perushaan internasional dilaporkan masyarakat karena ketidakpuasan proses pembebasan tanah. BPTPM telah berusaha mengambil langkan dengan memfasilitasi permasalahan itu. ”Perluasan lahannya  akan dicek terlebih dahulu, apakah sudah masuk dalam ploting izin lokasi yang dimiliki atau belum. Kalau belum maka pihak PT Ajinomoto wajib mengurus seluruh perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan membayar retribusi ke Pemkab,” Ujar Noerhono lagi.
Terkait adanya pelanggaran itu, Bupati MKP menyarankan agar untuk pemeriksaan selanjutnya lebih maksimal, teliti dan lebih rinci. Mulai dari pengecekan luas lokasi usaha dengan barang – barang yang ada didalamnya seperti pagar, kantor, peralatan dan mesin, Jalan, stok material dan stand chiser. ”Dengan memaksimalkan pemeriksaan ke perusahaan – perusahaan, diharapkan tak ada perluasan lahan yang tak dikenai retribusi. Hal ini juga akan memaksimalkan PAD kita,” ujar Bupati.
Hingga kini, BPTPM telah menyampaikan kepada Perusahaan yang bermasalah itu agar segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera membayar retribusi kepada Pemkab Mojokerto. ”Retribusi itu harus masuk untuk memenuhi target PAD,” tegas Bupati MKP. [kar]

Tags: