Pemprov Jatim, Bhirawa
Dinas Sosial Jawa Timur memprioritaskan lima program inovasi pada 2021. Salah satunya adalah program Jatim Bebas Pasung 2023. Dinsos mencatat bahwa hingga kini, terdapat 334 korban pasung di Jatim.
Kepala Dinas Sosial Jatim Alwi mengatakan, pada 2020, program itu belum berjalan optimal. Sebab, ada pandemi Covid-19. Sehingga pada 2021, akan dilakukan percepatan program agar target zero pasung pada 2023 dapat tercapai.
“Di Jatim ini cukup banyak korban pasung. Kita akan upayakan untuk mengakhiri. Sebetulnya itu 2020, tapi karena pandemi jadi kita tidak diupayakan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir,” kata Alwi, kemarin.
Alwi mengatakan, dalam merealisaikan kegiatannya akan menggandeng beberapa pihak. Seperti dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa. “Satu tahun targetnya 100 sehingga pada 2023 selesai. Ini berat, tapi kita akan berusaha,” ujarnya.
Program berikutnya adalah Jatim Peduli Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Rencananya, Dinsos Jatim membentuk shelter di 4 UPT. Shelter itu untuk memberikan pelayanan dan pendampingan pada anak dan perempuan korban kekerasan.
“Selama ini belum ada wadah yang representatif. Kita punya beberapa UPT. Kita coba untuk tahun ini ada 4 . Surabaya, Kediri, Sumenep, dan Batu. Ini nanti kita kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan anak di samping dengan NGO,” ujar Alwi.
Tidak hanya memberikan pendampingan, shelter itu juga memberi pelayanan trauma healing bagi anak yang bermasalah dengan hukum maupun anak dan perempuan korban tindak kekerasan atau perlakuan salah.
“Kami juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim serta relawan sosial,” katanya.
Program inovasi selanjutnya adalah JSC (Jatim Sosial Care). Program itu berupa respons cepat terhadap penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui pemanfaatan media sosial. Program yang melibatkan pilar-pilar sosial itu diluncurkan untuk memberikan pelayanan cepat, tepat, dan solutif atas pesatnya informasi pada era media sosial saat ini.
“Itu akan kita optimalkan lagi. Artinya teman-teman yang bergerak itu akan kita bantu dengan transpor, korbannya kita siapkan sembako. Dengan aplikasi ini akan lebih cepat tidak sampai 24 jam, 2 sampai 3 jam bisa tertangani,” terangnya.
Program lain adalah pengembangan terhadap PKH Plus dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Alwi memaparkan, PKH Plus adalah program Gubernur Jatim. Sebelumnya, pada 2019 dan 2020 ada 10 kabupaten dengan jumlah keluarga miskin terbanyak di Jatim. Pada 2021 program tersebut akan diperluas hingga 15 kabupaten.
“Sasarannya tetap 50 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) begitu juga dengan ASPD. Sebelumnya, kami menjangkau 3.000 kita tambah 1.000 lagi menjadi 4.000 orang. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” tandasnya.
Program inovasi terakhir adalah Jatim Home Care yang merupakan pengembangan pelayanan. Program itu dilakukan UPT Dinsos kepada klien di luar panti atau UPT.
Ada empat UPT yang memberikan layanan tersebut. Yakni UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dengan program Janeta (jasa layanan tunanetra) yang menjangkau tunanetra di luar panti, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan yang menjangkau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui program Kacamata BL Pas (Kegiatan Outreach Management dan Assessment Bina Laras Pasuruan).
Selain itu, kegiatan juga dilakukan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan melalui program Amalia Juara Mas (Ambulans Menyapa Lansia Menuju Sejahtera Berbasis Masyarakat ) yang menjangkau lansia yang tidak tertampung panti, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban yang memberikan layanan home care pada penderita kusta di luar panti. [rac]
