Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Sepanjang 2018, penanganan desa tertinggal telah menyasar lebih dari 1.200 desa di Jatim. Hingga tahun ini, terdapat 361 desa tertinggal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan, tahun depan tidak ada lagi desa tertinggal. Bagaimana pun caranya.
Untuk menunaikan tugas itu, sejumlah OPD di Pemprov Jatim dituntut kekompakannya untuk saling bersinergi. Seperti diungkapkan Kepala Biro Administrasi Pemerintaah dan Otoda Setdaprov Jatim Indah Wahyuni.
Pihaknya mengakui, upaya pengentasan desa tertinggal membutuhkan sinergi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
“Saya sudah komunikasi dengan Pak Yasin (Kepala Dinas PMD). Intinya, kami siap menindaklanjuti. Tapi target itu masih tahun depan dan bagaimana caranya akan kita kaji tahun ini,” tutur Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun tersebut, Minggu (15/9).
Selain berkoordinasi dengan tiga OPD tersebut, peran Bakorwil juga diperlukan untuk koordinasi menentukan desa mana saja yang segera mendapat penanganan serius. “Kalau Bu Gubernur (Khofifah) kemarin bilang masih ada 361 desa tertinggal di Jatim, tentu beliau sudah pegang data dan kriterianya. Pak Yasin juga sudah memiliki nama 361 desa tertinggal itu,” ujar Yuyun.
Konsep yang mungkin akan dilakukan, lanjutnya, adalah hibah sesuai dengan kebutuhan. Jika dari hibah tersebut sudah bisa melepaskan desa tertinggal, maka akan diberikan bantuan keungan (BK) desa. Hibah yang diberikan bisa macam-macam bentuknya. Tidak hanya infrastruktur saja. Karena BK, sejauh ini hanya untuk keperluan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD M Yasin menuturkan, desa tertinggal diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang diakumulasi dari data yang disetorkan kabupaten/kota ke provinsi. Hingga saat ini, tercatat ada 361 desa tertinggal karena aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang kurang. Namun, data tersebut belum ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Masih membutuhkan verifikasi dari dari kementerian. Tapi pergeseran data tidak akan banyak,” ungkap Yasin.
Keberadaan desa tertinggal di Jatim saat ini tersebar di 21 kabupaten/kota. Tertinggi, keberadaannya berada di Sumenep sebanyak 100 desa tertinggal. Selain itu, desa tertinggal juga berada di Lamongan, Pasuraun, Bangkalan, Gresik, Pamekasan dan Bondowoso. Sementara beberapa daerah yang sudah tidak memiliki desa tertinggal seperti Malang, Blitar dan Banyuwangi.
“Melihat pencapaian 2018 ke 2019 yang cukup besar, kita optimis akan mampu menyelesaikan target yang diberikan oleh Gubernur. Namun, tantangan besar akan dihadapi dalam mengintervensi desa tertinggal karena faktor given,” ungkap dia.
Salah satunya, lanjut dia, adalah desa rawan bencana. Dia mencontohkan beberapa desa di Sidoarjo yang terdampak lumpur. Di antaranya ialah Desa Renokenongo di Porong, Desa Kedungbendo di Tanggulangin dan Desa Besuki di Jabon. “Di situ masyarakatnya masih ada, pemerintah desanya masih ada, tapi balai desanyanya sudah tenggelam oleh lumpur,” ungkap dia.
Yasin menuturkan, beberapa langkah yang bisa diambil untuk penanganan desa tertinggal antara lain optimalisasi dana desa dari pemerintah pusat. Menurutnya, bupati maupun gubernur memiliki kewenangan untuk penyelarasan pembangunan desa melalui dana desa. Kedua, keterlibatan 36 perguruan tinggi yang akan ikut mendampingi desa tertinggal. Ketiga, upaya pemanfaatan teknologi informasi menuju smart kampung.
“Sangat mungkin untuk mereplikasi smart kampung. Dengan catatan, desa itu mau melakukan MoU dengan pemerintah kabupaten terkait perencanaan, pembangunan hingga evaluasi, maka aplikasi smart kampung akan diberikan secara gratis,” tutur Yasin.
Untuk mewujudkan smart kampung, tambah Yasin, sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika juga sangat dibutuhkan. “Jadi tidak hanya satu dua OPD yang bersinergi. Kata bu gubuernur kita perlu kroyokan untuk mengentaskan 361 desa tertinggal ini,” pungkas Yasin. [tam]
