LIRAS Kecewa Anggaran Mobdin Mewah Dewan

sejumlah-mobil-dinas-milik-pemkab-Sampang-saat-berada-di-halaman-DPRD-Sampang.

sejumlah-mobil-dinas-milik-pemkab-Sampang-saat-berada-di-halaman-DPRD-Sampang.

Sampang, Bhirawa
Meski mobil dinas (mobdin) DPRD Sampang masih bagus dan layak pakai, namun tahun 2016 mendatang, dewan Sampang menganggarkan mobdin dengan nilai Rp 5 miliar. Kebijakan dewan tersebut sontak mendapatkan sorotan miring dari beberapa kalangan, di antaranya LSM yang berada di Kabupaten Sampang.
Menurut Alan Kaisan, Ketua LSM lingkar rakyat sampang (LIRAS), sikap DPRD Sampang menganggarkan Mobdin hingga mencapai angka Rp 5 miliar, sangat tidak mencerminkan prilaku wakil rakyat Sampang yang masyarakatnya masih banyak yang berada di garis kemiskinan.
“Pengadaan Mobdin dewan 2016 untuk 4 unsur pimpinan dan 7 ketua fraksi yang berada di DPRD Sampang, bahkan rencana pengadaan mobil dinas tersebut masuk katagori mobil mewah, sungguh berada di luar nalar orang-orang yang berfikir normal, mengingat secara geografis jalan di Kabupaten Sampang naik-turun gunung untuk memakai mobil mewah itu, kami atas nama LSM melihat model penganggaran mobil dinas mewah ini salah satu indikator perampokan uang rakyat,” tegas Alan, Kamis (3/12).
Hal senada juga dikatakan Tamsul ketua LSM madura developman wacth (MDW), prilaku dewan dengan menganggarkan mengadaan mobil dinas mewah ini sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat Sampang yang masih banyak yang miskin yang mencapai 26,7 persen, dari jumlah total warga Sampang 916.577 jiwa, jumlah penduduk miskinnya 247.201 jiwa, lalu dimana hati nurani wakil rakyat yang duduk empuk di kusri DPRD Sampang.
Sudarmanto Sekwan DPRD Sampang, membantah jika pihaknya mengangarkan mobil dinas dewan 2016 mencapai 5 miliar, penganggaran mobil dinas dewan kurang lebih 3 miliar, dengan rincian untuk 4 unsur pimpinan dewan dan 7 ketua fraksi DPRD Sampang.
“Saya pikir penganggaran Mobdin dewan2016  ini wajar, mengingat dewan saat ini bukan legislator semata, melainkan sama dengan pemerintah daerah dan memiliki hak yang sama dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan mobil dinas, sedangkan mobil dinas yang ada pengadaan tahun 2004, 2007 dan 2010 akan dikembalikan pada bagian aset nantinya.jelas Sudarmanto. [lis]

Tags: