Semakin terang, semakin makmur. Situasi penerangan menjadi simbol kemakmuran. Begitu pula besarnya voltase listrik menunjukkan tingkat “kelas” perekonomian, rumahtangga maupun perusahaan. Juga penggunaan daya listrik pada gedung kenegaraan (dan pemerintahan) menunjukkan vitalitas instalasi. Jika tidak ber-listrik, berarti jeblok secara perekonomian, jeblok secara sosial dan politik. Padahal listrik, telah menjadi kebutuhan strategis ketiga setelah pangan.
Realitanya sampai kini, masih jutaan rumahtangga belum memiliki sambungan. Masih ribuan perkampungan tanpa sambungan listrik PLN. Ironisnya, kondisi itu terjadi di pulau Jawa! Termasuk ribuan kampung di Jawa Timur, khususnya di Madura, dan kawasan tapal kuda (Pasuruan sampai Banyuwangi). Antaralain di kecamatan Sukapura (Pasuruan), Gending (Probolinggo), serta di Kendit (Situbondo). Bahkan di kota satelit metropolitan sekelas Sidoarjo, masih terdapat kampung belum memiliki tiang listrik (PLN).
Negara masih berhutang listrik pada rakyat. Masih banyak rumah rakyat yang tak diterangi lampu listrik. Walau sebenarnya, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki beberapa program bantuan penyambungan listrik untuk masyarakat miskin. Melalui Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), beberapa kali diluncurkan subsidi penyambungan listrik. Pada tahun 2015 direncanakan 300 rumah memperoleh sambungan listrik dengan nilai Rp 2,5 juta per-rumah.
Selain listrik oleh PLN, juga dilakukan kegiatan Pembangunan PLTMH (tenaga micro-hydro) yang ramah lingkungan senilai Rp 2,250 milyar. Serta Pembangunan PLTS (tenaga surya), dengan sistem baterai sel. Tetapi upaya pemprop Jawa Timur bagai ber-adu sirkuit, kalah cepat dengan pertumbuhan kebutuhan listrik. Termasuk investasi (swasta) juga sangat lambat untuk sektor kelistrikan.
Berbagai program kelistrikan non-PLN juga coba diluncurkan. Misalnya, listrik bio-gas di Lumajang Rp 200 juta, dan Pembangunan PLTS di desa Lar-lar, Sampang, senilai Rp 6,5 juta. Anggaran ini masih sangat jauh dari memadai, karena hanya meliputi 100-an rumahtangga. Padahal kebutuhannya mencapai lebih dari sejuta rumahtangga. Bagai pepatah, “jauh panggang dari api.”
Berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketanaga Listrikan, penyediaan listrik adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Amanat tersebut tertulis pasal 4 ayat (3). Maka pemerintah dan pemda mestilah menyediakan anggaran (APBN serta APBD propinsi dan kabupaten kota). Pasal tersebut, memberi prioritas untuk 4 kategori. Yakni, masyarakat tidak mampu, kawasan belum berkembang, kawasan terpencil, serta pembangunan listrik pedesaan.
Ironisnya, Jawa Timur memiliki “pabrik” listrik sangat besar di Paiton (Probolinggo). Tetapi daerah terdekat Paiton masih gelap. Lagi-lagi, seperti sindiran pepatah, “bagai anak ayam mati di lumbung.” Selama ini kampung yang masih gelap harus menggunakan generator diesel. Beban biaya kelistrikan yang lebih besar, melebihi rekening listrik PLN.
Kawasan tertinggal harus menanggung biaya listrik lebih besar. Daya penerangannya pun terbatas hanya untuk lampu. Itupun masih dibatasi waktu sampai jam 24:00 listrik disel (yang tidak ramah lingkungan) sudah padam. Berganti penerangan lampu templok, atau obor. Semakin tidak ramah lingkungan (karena menggunakan minyak tanah), tidak nyaman dan lebih mahal pula.
Penyambungan listrik ramah lingkungan, sebenarnya tidak gratis. Banyak rumah-tangga (yang tidak miskin) akan bersedia membayar biaya penyambungan. Sebab, jika dibanding dengan lampu berbahan bakar minyak (petromax maupun disel), masyarakat akan memilih listrik yang bersih. Selain BBM sekarang lebih mahal, listrik panel lebih praktis dan aman, serta mudah dioperasionalkan.
Pada saat menyusun APBN 2015 lalu, DPRD Jawa Timur telah meminta tambahan pagu anggaran kelistrikan. Nilainya sebesar Rp 150 milyar, cukup untuk memenuhi 60 ribu rumahtangga akan tersambung. Problem kelistrikan niscaya akan terang benderang manakala Pemkab dan Pemkot memenuhi amanat UU.
——— 000 ———
