Sidang Paripurna DPRD Kab Gresik dengan agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi. [rokim/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna penyampaian Raperda pelaksanaan pertangungjawaban APBD Tahun 2017 yang disampaikan Bupati Sambari Halim Radianto, di ruang paripurna DPRD Gresik, kalangan dewan menilai kinerjanya masih kurang maksimal.
Meski hasil pemeriksaan Auditor BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemkab Gresik mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Ketua Fraksi PDIP, Mujid Ridwan, melalui rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) fraksi – fraksi. Akan melakukan koreksi beberapa capain kinerja yang belum maksimal. Diantaranya, pendidikan murah, kesehatan juga kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Masih hanya menunggu dan kurang melakukan terobosan yang terkesan monoton tiap tahun.
”Kami akan koreksi apa yang kami tahu, secara keseluruhan target dan capaian yang kurang. Hal ini dilakukan untuk perbaikan pada kinerja 2018, terutama pada peningkatan kesejahteraan rakyak juga ekonominya,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib, yang memimpin sidang paripurna mengatakan, setelah ini kelanjutanya dibahas oleh fraksi yang akan dituangkan melalui PU fraksi. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi lagi oleh badan anggaran dan dikupas per aitem kegiatan.
Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di sidang paripurna mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal dalam pelaksanaan APBD. Utamanya berupaya secara konsisten mengacu azas umum pengelolaan keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2017 tercatat sekitar Rp2,7 triliun, kisaran 96,35% dari anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun. [kim]
