Suasana Paripurna LKPJ Bupati Jember TA 2013 di Gedung DPRD Jember, Sabtu (26/4) siang.
Jember, Bhirawa
Rapat Paripurna Agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran (APBD) 2013 berakhir dengan 39 dokumen rekomendasi yang ditujukan kepada eksekutif untuk segera ditindaklanjuti. 39 dokumen rekomendasi yang diberikan kepada BUpati Jember selama pengelolaan anggaran tahun 2013 kemarin, merupakan hasil serap informasi masyarakat dari berbagai sektor di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Rekomendasi yang diberikan pihak legislator Jember kepada Bupati Jember merupakan masukan yang harus segera ditindak lanjuti, sehingga dalam pengelolaan anggaran ditahun 2014 ini berjalan lebih optimal dan lebih terfokus pada visi dan misi Bupati Jember MZA Djalal mengeni pembangunan yang religius, bermartabat dan partisipatif. Selain berbagai macam rekomendasi, kritik yang bersifat membangun juga mewarnai LKPJ Bupati Jember.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Abdul GHofur politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya. Abdul Ghofur menilai LKPj masa pemerintahan Jember 2013 ini masih terpaku pada formalitas angka-angka statistik.
“Persoalan LKPJ adalah persoalan kinerja. Selama ini ada kesan keliru, yang dilaporkan ke LKPJ agak berat ke data kuantitatif. Sebetulnya yang kami inginkan data kualitatif,” katanya.
Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf berharap rekomendasi parlemen kali ini benar-benar diperhatikan dan ditindaklanjuti. Ada 39 halaman dokumen rekomendasi berbagai sektor dan satuan kerja disampaikan Dewan. Rekomendasi ini sesuai dengan fakta dan persoalan yang diserap DPRD dari masyarakat.
“Rekomendasi ini merupakan masukan bagi Pemerintahan MZA Djalal menjelang akhir jabatannya, untuk menjadi rujukan atau bijakan dalam pelaksanaan tahun anggaran 2014 ini. Kami berharap bupati menindaklanjuti rekomendasi secara keseluruhan dan tidak setengah-setengah,” harap Saptono kepada Bupati Jember.
Kritikan dan permintaan mitra kerjanya di Parleman disambut terbuka oleh Bupati Jember. Bahkan Bupati pilihan rakyat ini berjanji akan memperhatikan dan mempelajari seluruh rekomendasi LKPJ tahun 2013 itu. Selanjutnya, Pemkab Jember akan menindaklanjuti rekomendasi itu sesuai dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.
“Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk memperhatikan masukan dari DPRD, karena DPRD adalah mitra kerja kami. Semua diperhatikan,” ujar Bupati Djalal saat Paripurna agenda Penyerahan keputusan Rekomendasi DPRD Jember terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2013 di Gedung DPRD Jember, Sabtu (26/4) siang. Namun rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif tidak harus dijalankan secara sepenuhnya. Karena menurut Bupati Djalal, ada beberapa hal dari rekomendasi yang tak selamanya disepakati Pemerintah Kabupaten Jember.
“Dari seluruh rekomendasi DPRD itu, beberapa diantaranya dapat segera dilaksanakan, dan beberapa rekomendasi lainnya masih harus menunggu waktu pelaksanaan. Karena beberapa rekomendasi masih membutuhkan dukungan lain, baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, atau bahkan kebijakan. Kami pelajari dan kami tindaklanjuti dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Red) bersangkutan,” terangnya.
Khusus untuk rekomendasi LKPj, Djalal mengatakan, pihaknya tak memiliki hak untuk memberi tanggapan. Ini berbeda dengan persidangan paripurna lainnya.
“Ketika ada kesempatan memberi pandangan, kita bisa onceki (pilah), mana yang dengan cepat ditindaklanjuti, mana yang butuh waktu dan energi atau anggaran sumber daya manusia, dan itu belum atau tak bisa ditindaklanjuti,” pungkas BUpati Djalal. [efi/hms Pemkab Jember*]
