Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan program pemerintah propinsi, tengah dicermati oleh DPRD Jawa Timur. Selain diberikan oleh Panitia Khusus (Pansus) tentang LKPJ, seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur juga akan memberi catatan panjang. Ini membuktikan bahwa kinerja Pemprop tahun 2015 masih memerlukan perbaikan secara manajerial maupun struktural (peng-organisasian). Antaralain persiapan alih kelola SMU, SMK, dan Madrasah Aliyah kepada pemprop.
Fraksi-fraksi (parpol di DPRD) membandingkan antara RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dengan capaian kinerja yang dibiayai dari APBD maupun sharing yang berasal dari APBN. Rekomendasi (berbagai catatan panjang) fraksi di DPRD Jawa Timur, diserahkan kepada Gubernur, pada 28 Maret (2016) lalu. Berbagai rekomendasi itu akan menjadi arahan untuk perubahan APBD 2016, serta RAPBD 2017.
LKPJ merupakan laporan kinerja pemerintah propinsi kepada DPRD yang dibiayai dari APBD maupun sharing dari APBN. Andai kinerja Pemprop dinilai burukpun, tidak akan “ber-ekor” konsekuensi politik. Di ujugnya, DPRD hanya membuat keputusan semacam rekomendasi. Walau tidak berkonsekuensi, anehnya, LKPJ dijadikan prosedur tetap pengawasan ke-pemerintah-an. Kewajiban membuat LKPJ Kepala Daerah, masuk dalam amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun sejatinya, LKPJ merupakan potret awal penggunaan APBD. Walau opini (kritisi dan rekomendasi fraksi-fraksi parpol) terhadap LKPJ tak berpengaruh apapun, namun dapat dijadikan sinyal terhadap pelaksanaan anggaran. Sebab setelah LKPJ, Gubernur juga berkewajiban segera membuat Nota Keuangan. Yakni LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) tentang pengunaan anggaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
Apakah nota keuangan tahun 2015 akan diterima secara mulus, atau diperdebatkan sengit dengan catatan sangat panjang? Hal itu bisa tercermin dalam kritisi terhadap LKPJ. Sehingga apabila LKPJ diberondong catatan ketidak-puasan, maka LPJ-nya juga akan semakin alot dalam pembahasan. Hal itulah yang patut dikhawatirkan terhadap LKPJ Gubernur.
Kinerja tim perekonomian Jawa Timur menjadi perhatian utama. Hal itu disebabkan, pertumbuhan ekonomi semakin menurun. Penurunan perekonomian Jawa Timur, tercermin dalam APBD 2016, yang dipagu lebih rendah dibanding tahun APBD tahun 2015. Pada tahun 2016, APBD Jawa Timur berkekuatan Rp 23,050 trilyun. Turun Rp 1,311 trilyun (5,38%) dibanding Perubahan APBD 2015 yang sudah mencapai Rp 24,361 trilyun.
Pertama kali dalam sejarah, APBD Propinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal itu niscaya, berkonsekuensi terhadap belanja program pembangunan. Terdapat tren penurunan perekonomian secara nasional, yang berimbas pada daerah. Penurunan perekonomian telah meng-gejala sejak tahun 2013. Pada tahun 2014 hanya mencapai 6,06%. Melorot dibanding tahun 2013 yang masih bisa tumbuh 6,55%. Pada masa ke-emas-an (tahun 2012) tercatat pertumbuhan 7,27%.
Dan yang paling dikhawatirkan adalah pertumbuhan sektor pertanian (kehutanan dan perikanan) hanya tumbuh 3,63%. Padahal, data per-Agustus 2014, pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (7,26 juta jiwa), atau sekitar 37,6% total angkatan kerja.
Kecilnya angka pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan bahwa nasib petani masih belum belum beruntung. Masih diperlukan pemihakan (fasilitasi) pemerintah propinsi. Selama ini kinerja ke-pertani-an di Jawa Timur, sangat berjasa sebagai penyangga pangan nasional. Kebutuhan beras, jagung, daging, dan gula, sangat bergantung pada petani Jawa Timur.
Indeks kesenjangan (kaya-miskin) juga menunjukkan tren makin melebar. Indeks disparitas antar-wilayah pada tahun 2014, ternyata lebih buruk dibanding tahun 2012. Sedangkan pada sisi ketimpangan sosial, juga semakin melebar. Pada tahun 2014, angka indeks gini malah naik menjadi 0,40. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jawa Timur harus benar-benar dijaga. Tidak boleh menuju ke arah ketidakadilan sosial, bisa menjadi sumber kerawanan sosial.
——— 000 ———
