LKPP Gandeng UNODC Kampanyekan Anti Korupsi di Surabaya

Lokakarya LKPP bersama UNODC membahas tentang pemetaan risiko korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Selasa (17/10). [abednego/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan tak jarang bersinggungan dengan indikasi korupsi. Guna mengidentifikasi hal tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggandeng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam kampanye anti korupsi melalui tindakan pencegahan.
Bertempat di Java Paragon Surabaya, LKPP menggelar lokakarya barang/jasa internasional bertemakan Training on Addresing Corruption Risks in Public Procurement selama tiga hari, mulai Selasa (17/10) hingga Kamis (19/10) dengan pembicara dari LKPP dan UNODC.
Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan Indonesia melalui LKPP menjadi tuan rumah lokakarya ini. Hal itu bertepatan dengan fokus UNODC yang mengampanyekan pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Dengan lokakarya ini, Agus mengaku, sekaligus sebagai ajang belajar dari dunia internasional, dalam hal ini kantor PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) urusan narkoba dan kejahatan, UNODC.
“Kami belajar dari UNODC terkait bagaimana cara memperbaiki sistem. Mana yang perlu kita perbaiki, ya kita perbaiki sesuai sistem melalui kewenangan LKPP. Kami masih butuh ilmu. Karena yang namanya korupsi melalui pengadaan barang/jasa merupakan isu global dan terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia,” kata Kepala LKPP Agus Prabowo, Selasa (17/10).
Karena terjadi di mana-mana, lanjut Agus, dirinya juga ingin belajar dari dunia internasional. Tren memperbaiki sistem harus terus dikembangkan, guna mengikuti tren yang berkembang. Salah satunya, sambung Agus, LKPP berhasil mempersempit ruang gerak korupsi pada pengadaan barang/jasa yang banyak dilakukan dengan modus markup, kongkalikong dan suap.
Upaya LKPP ini dilakukan dengan sistem e-procurement yang mengharuskan seluruh K/L/D/I mengumunkan seluruh rencana pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan melakukan proses lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE). Sedangkan penyimpanan dalam proses lelang dilakukan melalui sistem e-katalog.
Sementara itu, Constantine Palicarsky selaku Crime Prevention and Criminal Justice Officer UNODC menambahkan UNODC merupakan kantor PBB yang mengurusi control terhadap narkoba dan pencegahan kejahatan. Pada lokakarya ini, UNODC melihat ke belakang tentang indeks perilaku anti korupsi di Indonesia, sepert 2013 silam.
“Tema utama yang ditangani UNODC, di antaranya pembangunan alternatif, korupsi dan keadilan kriminal. Khususnya tahun ini kampanye anti korupsi dan pencegahan korupsi,” pungkasnya. [bed]

Tags: