Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat berdikusi dalam acara Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya.
Pemprov, Bhirawa
Keadaan ekonomi global saat ini yang lambat dan cenderung stagnan, menyebabkan kondisi fiskal dan moneter kita kurang baik. Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, mendorong adanya sistem perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga terjangkau dan mendukung perluasan pembiayaan yang dapat mengurangi dampak krisis ekonomi global. Model pembiayaan ini salah satunya melalui loan agreement.
“Model loan agreement ini sudah diimplementasikan Pemprov Jatim mulai tahun ini serta merupakan yang pertama kali di Indonesia. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016, pemprov memberikan pinjaman kepada sebesar Rp400 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim),” kata Gubernur Soekarwo, saat memimpin Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jatim di Gedung Bank Indonesia Jatim, Jalan Pahlawan 105 Surabaya, Kamis (08/09).
Dengan loan agreement ini, lanjutnya, sektor UMKM tumbuh dengan subur dan memberikan kontribusi luar biasa bagi perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 54,98 persen atau sebesar Rp1.1689,88 triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja hampir 98 persen.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menyampaikan, pada triwulan II 2016, ekonomi Jatim tumbuh 5,5 perseb. Pertumbuhan didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan pemerintah, serta peningkatan ekspor yang signifikan. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Pada triwulan II 2016, ITK (indeks tendensi konsumen) di perkirakan 111,19, itu menunjukkan optimisme masyarakat tinggi.
“Secara umum iklim investasi di Jatim sangat baik. Realisasi Izin Prinsip PMA masih Rendah yakni 2010-2015 sebesar 273 triliun belum realisasi. Realisasi belanja pemerintah cukup baik dalam mendorong perekonomian. Di Jatim belanja pemerintah pada 2015 berkontribusi 9,16 persen terhadap PDRB Jatim. Perdagangan antar daerah menjadi tulang punggung ekspor Jatim. Adanya peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dan Swiss,” katanya.
Ia menambahkan, ke depannya agar penyusunan anggaran belanja selain mempertimbangkan kebutuhan, juga asumsi penerimaan negara atau penerimaan daerah yang lebih realistis. Selain itu, dibutuhkan strategi perbankan untuk menetapkan NIM perbankan yang dapat mendukung terwujudnya suku bunga terjangkau yang dapat mendukung perluasan pembiayaan. “Model loan agreement ini sangat pas untuk sektor UMKM, ke depannya kalau perlu kita kembangkan skema pembiayaan yang baru,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Benny Siswanto menyampaikan bahwa kinerja perbankan di Jatim sampai dengan Juli 2016. Pertumbuhan aset dan DPK membaik dibanding triwulan II 2016 sementara kinerja kredit sedikit melambat dipengaruhi perlambatan kredit investasi dan konsumsi. Untuk kredit rumah tangga, penyaluran kredit rumah tangga sampai Juli 2016 masih melambat dibanding triwulan II 2016. Perlambatan terutama terjadi pada KPR dan Multiguna.
Untuk kredit korporasi, kembali menunjukkan tren perbaikan, didorong peningkatan kredit industri pengolahan, real estate, dan konstruksi naik sebesar 2,39 persen. Untuk kredit UMKM pertumbuhannya melambat di Juli 2016, terutama pada industri pengolahan dan perdagangan. [iib]
