Lonjakan Harga Kedelai Impor

Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Sebagian besar kedelai terserap untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Itu artinya, kebutuhan kedelai di negeri ini terbilang cukup besar. Namun sayang, negeri ini belum bisa memenuhi sendiri secara maksimal kebutuhan kedelai sebagai akibatnya langkah impor tidak bisa terelakkan. Kenyataan impor kedelai semakin pahit manakala sulit diperoleh. Bahkan, tidak jarang kedelai impor jadi kegaduhan nasional, seperti halnya yang terjadi akhir-akhir ini.

Merujuk dari (Kompas, 5/1), kenaikan harga tahu dan tempe akibat tingginya harga bahan baku kedelai diperkirakan mencapai 50 persen dari kondisi normal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor kedelai Indonesia sepanjang semester-I 2020 mencapai 1,27 juta ton atau senilai 510,2 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,24 triliun (kurs Rp 14.200). Sebanyak 1,14 juta ton di antaranya berasal dari Amerika Serikat (AS).

Data BPS tersebut terlihat jelas bahwa Indonesia sudah terlalu bergantung pada impor kedelai, otamatis saat harga international tinggi maka yang terjadi ialah barang tersebut menjadi langka dan harga di dalam negeri menjadi naik. Seperti halnya yang terjadi belakangan harga tempe dan tahu melambung tinggi. Lonjakan harga kedelai saat ini seakan menjadi kado pahit bagi industri tahu dan tempe di awal tahun 2021.

Melihat realitas yang demikian tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Saatnya pemerintah perlu mengurangi ketergantungan impor. Salah satunya dengan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pada pasal 54 ayat (3), pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, atau untuk menjaga neraca pembayaran maupun neraca perdagangan. Tentu saja pembatasan impor tersebut harus diimbangi dengan peran pemerintah untuk dapat meningkatkan produksi kedelai dari dalam negeri, sehingga kebutuhan kedelai untuk industri dapat dipenuhi tanpa harus impor.

Gumoyo Mumpuni Ningsih
Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang