Ratusan tenaga honorer K2 berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (18/9). Mereka menuntut revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta menolak Permen PANRB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018. Keduanya mengisyaratkan aturan batas usia PNS yang dinilai merugikan honorer K2. [trie diana]
PGRI Minta Rekrutmen CPNS di Batalkan
Dindik Jatim, Bhirawa
Pendaftaran Calon Pegawa Negeri Sipil (CPNS) 2019 sudah diumumkan secara serempak sejak kemarin (19/9). Di Jawa Timur, tenaga guru menjadi kebutuhan paling banyak dibanding formasi lainnya, yaitu 826 lowongan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindikg Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, kebutuhan tenaga guru di Jatim lebih dari jumlah formasi yang disediakan. Sehingga, formasi yang dibuka akan difokuskan pada guru SMK. Mengingat tahun depan, sebagaian besar guru produktif SMK melewati masa pensiun.
“Kita butuh guru matematikan dan IPA. Tapi yang paling banyak dan mendesak kita butuh guru produktif SMK. karena tahun depan guru-guru produktif ini akan habis. Selama ini kan kami memakai tenaga industri untuk guru poduktif,” tutur Saiful Rachman.
Berdasarkan pengumuman nomor 810/6867/204/2018 tentang Penerimaan CPNS Daerah Pemerintahan Provinsi Jatim ada 89 jenis guru yang dibutuhkan. Di mana jenis guru produktif SMK tersebar pada banyak keahlian. Dianatranya, seperti kebutuhan Guru Teknik Sepeda Motor sebayak 53 orang. Guru Teknik Komputer dan Jaringan sebanyak 42 orang. Guru Tata Boga sebanyak 22 orang. Guru Teknik Mesin 17 orang. Sementara guru bidang lain dibutuhkan kurang dari 10 guru setiap bidang keahlian.
Sementara itu, untuk guru SMA, GURU Sejarah mendapat kuota yang paling banyak. Yaitu 60 orang. Guru Bahasa Indonesia 49 orang, guru Matematika 36 orang, guru Agama Islam dan guru Seni Budaya masing-masing 31 orang.
Kemudian guru Fisika 29 orang, guru Geografi 27 orang, guru Eknomi 22 orang, guru Biologi 20 orang dan guru Bimbingan Konseling 23 orang.
Terkait syarat pendaftaran bagi formasi guru, Saiful menyesuaikan syarta normative yang diberikan Kemenpan-RB. Artinya, adanya bataan usia untuk guru honorer yang mendaftar CPNS tahun ini.
“Mengenai teman-teman GTT/PTT atau honorer yang meminta perubahan regulasi itu hak mereka. Tentu kita harapkan dari Kemenpan bisa memahami bahwa mereka sudah mengabdi lama. Daftar saja nggak bisa. Perkara tes yang penting bisa daftar. Lulus tes atau tidak itu bisa urusan nanti,” pungkas dia.
Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ichwan Sumadi mengkritisi sikap pemerintah yang tidak memperdulikan nasib guru honorer untuk bisa menjadi PNS. Bahkan pihaknya meminta agar penerimaan CPNS dibatalkan. Itu terkait jumlah formasi penerimaan CPNS tahun ini yang dibuka jauh dari kebutuhan yang ada di lapangan. Khususnya untuk formasi guru yang hanya dibuka 826 tenaga guru di Jatim. Ichwan menilai formasi ini sangat kurang dengan kebutuhan guru di Jatim. Selain itu, dalam aturan yang berlaku tidak bisa mewadahi para guru yang mengabdi cukup lama.
“Kalau perlu ditunda dulu rekrutmennya. Karena aturanya tidak bisa membantu honorer yang telah mengabdi lama. Formasinya juga kurang,” tutur dia.
Pada skala nasiona, penerimaan CPNS tahun ini, mengatur batas usia pendaftar. Yaitu 35 tahun. Dengan jumlah guru honorer di Indonesia 438.590. Dari jumlah itu, setelah dilakukan penelitian oleh pihaknya hanya 3 persen yang bisa mendaftar CPNS secara nasional. sementar 97 persen tidak bisa mengikuti penerimaan CPNS.
“Tolong lah pemerintah konsekuen. Oejabat hangan hanya duduk dibawah meja. Mereka harus turun. Lihatlah nasib kita di lapangan. Lihatlah kalau sekolah memang kekurangan guru,” tegas dia,
Di Jatim sendiri, banyak guru SMA/SMK diisi oleh GTT dengan jumlah sebnayak 11.932. dari jumlah itu, untuk tahun 2018 hanya 4000 yang memeperoleh tambahan penghasilan dari APBD Jatim.
“Dengan kata lain, banyak GTT yang belum mendapat apresiasi yang layak,” jelas dia.
Diakui Ichwan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan nasib para guru. Baik GTT/PTT. Salah satunya adalah pihaknya telah mengirim surat kepada pemprov untuk tahun 2019 hingga seterusnya agar para GTT bisa memperoleh tambahan penghasilan. “Ini persoalan tenaga Pegawai Tidak Tetap yang mencapai 8000 orang,” pungkas dia. [ina]
