LPP APBD 2016, Bupati Jember Diterima dengan Kritikan

foto ilustrasi

Kab.Jember, Bhirawa
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan(LPP) APBD 2016 Bupati Jember diterima dengan  kritikan. Di antaranya terkait penyerapan APBD dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2016 serta predikat Opini Wajar Dengan Pengecualia (WDP) dari dari BPK RI.
Seperti yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) yang disampaikan oleh Tatin Indrayani, SE, MSi dalam Rapat Parpurna  Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanakan APBD Kab. Jember 2016, Senin (17/7). Dalam pandanganya, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas pengelolaan APBD Kabupaten Jember tidak serta merta soal asset saja. Tapi lebih dari banyak hal yang harus diperbaiki Pemkab Jember.
“Dalam dua tahun terakhir perjalanan APBD Kabupaten Jember, belum melihat keseriusan bupati untuk memperbaiki kesalahannya. Bahkan sebaliknya bupati cenderung membela diri dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Dalam sebuah mutiara hikmah disebutkan, ‘Orang bijak tidak akan pernah melimpahkan kesalahan dirinya kepada orang lain. Dan tanda-tanda orang berilmu, dia akan merasa senang jika ada orang lain memberikan kritik dan saran’,” ujarnya.
FKB tentunya senantiasa optimis dan penuh harap, bahwa tahun depan opini BPK berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meski, optimisme tersebut dibangun diatas pengakuan jujur bupati yang pesimis bahwa satu-dua tahun ke depan kabupaten Jember masih sulit mendapatkan opini WTP. [efi]

Tags: