Sidoarjo, Bhirawa
Proses seleksi direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo nampaknya banyak kalangan masyarakat yang tertarik untuk mencermati. Salah satunya LPPN (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara) RI Sidoarjo yang memantau Bupati Sidoarjo, Achmad Mudhlor Ali agar tidak gegabah nantinya menjadikan posisi jabatan direksi PDAM Delta Tirta seperti ‘Kue Sisa Pilkada’ yang dibagikan pada anggota tim suksesnya.
Ketua LPPN RI Sidoarjo Abdullah menegaskan, saya berharap masih banyak sumber rejeki lain di Pemkab Sidoarjo yang bisa dijadikan hadiah bagi orang-orang yang dianggap berjasa mengantar Muhdlor-Subandi ke Pendopo. “Tapi mbok ya jangan PDAM, “tegasnya, pada Kamis (6/5) kemarin.
Menurutnya, keberadaan PDAM tidak boleh hanya dipandang sebagai pedagang pelat merah namun harus dimaknai sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3 dalam pengelolaan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat.
“Tapi jangankan ngomong soal makmur, soal penyediaan air yang layak minum dengan harga yang pantas dan debit yang lancar saja mungkin belum tentu bisa kalau pemilihan pimpinan PDAM Delta Tirta hanya didasarkan pada pertimbangan politik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan faktor profesionalisme seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Apalagi sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang harus diperbaiki dalam hal kualitas air dan pelayanan PDAM Delta Tirta pada warga Sidoarjo.
Selain itu penempatan personel di posisi Direktur Utama, Direktur Operasional. Direktur Pelayanan dan Direktur Administrasi Keuangan PDAM Delta Tirta justru punya dampak politik terhadap Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo.
Abdullah menjelaskan, jika nantinya PDAM gagal memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat gegara salah pilih Direksi maka tingkat kepercayaan publik terhadap Muhdlor-Subandi bakal jatuh saat mereka bertarung di ajang Pilkada periode selanjutnya.[ach]
