Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Jombang, Eko Nugroho. [arif yulianto/bhirawa]
(Birokrasi Rawan Pecah Akibat Pilkada)
Jombang, Bhirawa
Suhu politik menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang kian menghangat. Dua nama yang kini duduk di tampuk pimpinan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yakni Bupati Nyono Suherli Wihandoko dan Wakil Bupati (Wabup) Hj Mudjidah Wahab di kabarkan mencalonkan diri dan akan berhadap-hadapan pada Pilbup Jombang 2018 mendatang.
Kondisi politik ini dikhawatirkan akan berdampak pada pecahnya birokrasi di internal Pemkab Jombang, karena sangat mungkin kedua tokoh itu memiliki pengaruh di dalam birokrasi. Dengan pecahnya kekuatan birokrasi, dikhawatirkan berdampak pada disharmonisasi roda pemerintahan.
”Kalau (birokrasi) macet saya kira tidak, kalau pecah mungkin. Dan ini tidak bisa di tutup-tutupi. Ketika nanti ada arus yang berbeda, mereka akan ada ketakutan jangan-jangan nanti di mutasi, nah ini akan menjadi bola salju yang tinggal tunggu waktu,” ungkap Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Jombang, Eko Nugroho saat di wawancarai Bhirawa, Minggu (1/10).
Selain dikhawatirkan terjadi perpecahan dalam birokrasi yang berujung ketidak harmonisan roda pemerintahan, kekhawatiran akan terjadinya penggunaan desa sebagai ‘area perang politik’ pun mengemuka.
”Apalagi di wilayah pemerintahan desa. Kalau 306 desa itu dipakai sebagai ajang perang, mereka akan saling klaim. Apa yang akan dijadikan domain persoalan, tentunya adalah laporan-laporan pertanggung jawaban terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), hal ini akan rawan politisasi,” tandas Eko Nugroho.
Dikatakan Eko Nugroho, kecenderungan perpecahan di birokrasi ini memang agak sulit untuk di minimalisir karena kontrol dari internal Pemerintahan Jombang juga diperkirakan akan juga ikut melemah.
”Yang paling mungkin untuk mengontrol (perpecahan birokrasi) hal itu adalah kekuatan kontrol sosial. Institusi di internal Pemkab Jombang yang masih bisa di harapkan untuk fungsi kontrol pelayananan adalah Inspektorat,” pungkasnya. [rif]
