LTSA UPT P2MI Jatim Jadi Pilot Project BP2MI

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo saat menjelaskan program dari UPT P2MI Disnakertrans Jatim pada Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di LTSA P2MI, Bendul Merisi, Surabaya, Kamis (3/12).

Pemprov, Bhirawa
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kemenaker RI menjadikan LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim sebagai salah satu pilot project bagi provinsi dan daerah lainnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerja migran.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, respon Jatim cepat dalam menyikapi perubahan UU No 39 Tahun 2004 ke UU No 18 Tahun 2017. Diantaranya, dalam pasal 40-41 UU itu disebutkan baik pemerintah provinsi maupun daerah diberikan mandat berupa pendidikan dan pelatihan.
Dalam UPT P2MI Disnakertrans Jatim, nantinya tidak hanya memberikan pelayanan saja pada PMI, namun nantinya memiliki program yang terencana dengan baik mulai adanya big data, pelatihan kerja, sertifikasi, dan bursa kerja.
“Jatim ini unik dan menarik, semoga bisa menginsipirasi daerah lainnya. Respon Pemprov Jatim cepat sesuai dengan mandat UU, apalagi telah menganggarkan sebesar Rp 7,9 miliar. Belum ada daerah yang seperti Jatim yang mengganggarkan sebesar itu,” kata Benny saat berada di LTSA P2MI Jatim, Jl Bendul Merisi, Surabaya, Kamis (3/12).
Dalam UU tersebut, lanjut Benny, semangatnya adalah pihaknya ingin menekan setiap tahun penempatan pekerja sektor informal, karena banyak yang kena masalah. Maka kini lebih fokus pada penguatan kapasitas kompetensi keahlian para PMI, dan menempatkan pada sektor formal.
“Jatim sudah memulai dari penganggarannya, hingga mengcover pndidikan pelatihan. Kami di BP2MI sangat terbantu. Jadi terimakasih pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan seluruh kebijakan di Pemprov juga DPRD-nya,” tambahnya.
Dikatakannya juga, ke depan yang perlu didorong lagi adanya perlunya peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota terhadap perlindungan pada PMI. “Selanjutnya, harus ada shelter agar pekerja sebelum berangkat ke negara penempatan, tidak lagi menginap di hotel. Begitupula yang tiba pulang ke kampung halaman.
“Ingat PMI merupakan penyumbang devisa dalam bentuk remitten yang sangat besar, yaitu 159,6 T beda tipis dengan sektor primadona migas. Artinya negara menyebut PMI penyumbang devisa, itu benar. Tetapi apakah berbanding lurus dengan penghormatan negara dalam memberikan pelayanan dan menghormati PMI serta memberikan fasilitas pada mereka,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo menyampaikan, LTSA banyak dikenal pekerja migran dalam memberikan pelayanan yang baik. “Namun kedepan LTSA tidak hanya bekisar pada pelayanan, namun juga memberikan pelatihan pada pekerja migran,” katanya.
Nantinya program yang akan dilakukan UPT P2MI Disnakertrans Jatim yaitu mulai dari big data, bantuan pelatihan kerja, pemberian sertifikasi, dan ada juga bursa kerja. “Sehingga dalam bursa kerja nantinya, semua pekerja yang sudah tersertifikasi,” katanya didampingi Kepala UPT P2MI Disnakertrans Jatim, Budi Raharjo.
Untuk big data, lanjutnya, ke depan akan diketahui jumlah pekerja migran di Jatim, lokasi tempat tinggal, hingga ketrampilan yang dimiliki. “Sehingga jika ada kebutuhan yang ada di bursa kerja, maka dengan big data kami bisa mengetahui dan melingkari siapa saja pekerja yang memang sudah terlatih, melindungi pekerja yang sah, dan mengetahui alamat pekerja,” paparnya.
Selain itu, LTSA UPT P2MI Disnakertrans Jatim juga mendapatkan hadiah dari Pemprov Jatim, dan dirupakan dalam bentuk satu MTU (mobile training unit) yang memberikan pelayanan langsung hingga ke daerah-daerah yang ada di Jatim.”Jadi adanya MTU ini tujuannya memang untuk menjemput bola dan untuk melayani pekerja migran dengan pelayanan prima,” ujarnya.
Ia berharap, keberadaan mobil layanan UPT P2MI maka pelayanan akan menjadi lebih cepat, baik itu informasi, bursa kerja, pemotretan, hingga sosialisasi. “Adanya mobil ini bisa dibawa kemana mana, utamanya di kantong wilayah migran yang jauh dan sulit ditempuh. Maka nantinya juga bekerjasama dengan disnaker terkait dan camat juga kepala desa,” katanya.
Melibatkan camat dan kepala desa, lanjutnya, agar mereka mengerti bahwa PMI tersebut merupakan bagian dari warganya. “Kami hadir mewakili negara dan negara harus hadir dalam memberikan perlindungan pada warganya, khususnya PMI,” katanya. [rac]

Tags: