Luasan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk Berkurang 1,5 Hektare

Ruang terbuka publik di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono merupakan pembangunan untuk mengurangi lahan kumuh.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Kabupaten Nganjuk pada akhir tahun 2019 masih menyisakan lokasi dengan layanan infrastruktur utama kurang dari 80% di beberapa kelurahan. Salah satunya Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono yang diharapkan tuntas pada akhir tahun 2020 ini.

Melalui program kota tanpa kumuh ( Kotaku ) dan kolaborasi pemerintah daerah, pola pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat akan mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan pencapaian target 100-0-100. “Komposisi sarana akses air minum 100%, lokasi kumuh 0 ha dan 100% akses sanitasi, dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan,” ujar Harono, Kepala dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman dan pertanahan ( PRKPP)

Lebih lanjut, Harono mengatakan melalui program Kotaku tahun 2020 Kabupaten Nganjuk mendapat dana bantuan pemerintah untuk masyarakat Rp 1 miliar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan penataan lingkungan permukiman di Kelurahan Banaran. Pekerjaan fisiknya berupa drainase, peningkatan kualitas jalan dan ruang terbuka publik.

Melalui APBD dan APBN tahun 2020 Pemkab Nganjuk juga melakukan berbagai pembangunan rehab rumah, pembangunan ipal komunal, jaringan perpipaan air minum serta penataan dengan skala kawasan. “Saya berpesan apa yang sudah dibangun agar dapat dipelihara, agar umur konstruksi sesuai dengan umur pemakaian yang direncanakan, saya berharap kelompok pemanfaat dan pemelihara ( KPP ) bisa difasilitasi oleh pihak kelurahan,” harap Harono.

Dalam kesempatan yang sama M. Arifin, Askot Mandiri Program KOTAKU Nganjuk mejelaskan bahwa proses pembangunan dengan pendanaan BPM KOTAKU ini bertujuan untuk pengurangan luasan kumuh serta peningkatan layanan infrastruktur dasar kepada masyarakat Banaran khususnya yang berada di lokasi SK Kumuh.

Outcome dari kegiatan ini adalah terkuranginya luasan kumuh sampai dengan 1,5 Ha. Dengan model padat karya serta swakelola pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dan ketika pekerjaan telah selesai maka dilakukan sertifikasi oleh Satker PPW. Selanjutnya kelompok swadaya masyarakat (KSM) akan menyerahkan kepada badan keswadayaan masyarakat (BKM). “Berturut-turut selanjutnya pekerjaan akan diberikan kepada Satker, Lurah dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang diharapkan bisa merawat dan menjaga prasarana yang sudah terbangun,” terang M Arifin.

Sekedar diketahui sarana dan prasarana berupa peningkatan kualitas jalan paving dan aspalt seluas 798 meter persegi, drainase dengan konstruksi u ditch sepanjang 1394,5 meter serta dukungan untuk perubahan wajah kampung berupa ruang terbuka publik diserahkan kepada masyarakat Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono.(ris)

Tags: