Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum tampak memukul gong tanda peluncuran program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), di halaman Pemkot Madiun, Selasa (15/5). [sudarno/bhirawa]
Kota Madiun, Bhirawa
Pemkot Madiun meluncurkan program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), Selasa (15/5). Program ini merupakan perwujudan dari visi-misi Pemkot Madiun, salah satunya, percepatan penanggulan kemiskinan.
Dengan harapan BPNTD itu, dapat mengentaskan atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun
“Yang jelas, untuk lebih mensejahterakan masyarakatnya, selaain meluncurkan BPNTD, Pemkot Madiun juga untuk program kesehatan sudah melaksanakan program Jamkesmasta 2013 lalu. Ini sebelum progam Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah pusat. Sedang dibidang pendidikan, Kota Madiun melaksanakan wajib belajar (Wajar) 12 tahun di 2014. Sedang, program sekolah tingkat menengah atas diambil alih provinsi 2017 lalu,”kata Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH.M.Hum, saat Pemkot Luncurkan BPNTD Bagi Warga Kurang Mampu di halaman Balaikota Madiun, Selasa (15/5).
Dikatakan oleh Wali Kota Sugeng Rismiyanto, bantuan di bidang pendidikan juga menyasar jenjang perkuliahan. Pemkot menyiapkan 250 bantuan beasiswa mahasiswa (BBM). Besarannya, Rp 750 ribu perbulan permahasiswa hingga lulus. Walikota berharap masyarakat kurang mampu di Kota Madiun juga dapat menuntut ilmu hingga perkuliahan.
“Bantuan ini bersifat stimulus dan bagi penerima diharapkan dapat memanfaatkan sebaik mungkin,”pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Heri Suwartono melaporkan, sekarang ini di Kota Madiun terdapat 8.276 warga miskin yang terdaftar sesuai keputusan Menteri Sosial. 5.370 di antaranya sudah tercover BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Keduanya merupakan program pemerintah pusat, Sehingga sisanya sebanyak 2.906 warga yang belum menerima diupayakan mendapat bantuan serupa.
“Yang jelas, sisa 2.906 warga ini kami tampung untuk mendapatkan BPNT dari pemerintah daerah. Tetapi bantuan hanya kami berikan kepada 2.129 warga saja. Sebab, sebanyak 777 warga sudah termasuk tidak layak sebagai menerima setelah verifikasi,”kata Heri Suwartono memberikan alasan. [dar]
