M Nuh Minta Menbuddikdasmen Bebaskan Pilihan Sekolah

M Nuh

M Nuh

Surabaya, Bhirawa
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh kembali bersuara terkait keputusan Menbuddikdasmen menghentikan Kurikulum 2013 (K-13). Penggagas program K-13 ini meminta agar Menbuddikdasmen tidak memaksakan kehendak dan memberi kebebasan sekolah untuk memilih.
Nuh mengkritik dasar penghentian K-13 ini tidaklah kuat. Dia pun telah menganalisa faktor-faktor yang diduga menjadi pijakan Menbuddikdasmen menghentikan K-13. Menurutnya, ada dua faktor yang melandasi, yaitu faktor substansi dan faktor teknis.
Nuh menjelaskan, faktor substansi K-13 yang dianggap salah ialah terkait konten materi dalam kurikulum tersebut. Jika memang dianggap salah, Nuh yakin, Menbuddikdasmen tidak akan mengorbankan 6.221 sekolah yang sudah melaksanakannya tiga semester untuk melanjutkan K-13 ini. “Kalau salah untuk apa dilanjutkan meski pun terbatas. Apalagi menjadi sekolah pengembangan dan percontohan K-13,” kata Nuh saat berdiskusi dengan wartawan di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Surabaya, Kamis (11/12).
Sementara faktor kedua mengenai kesiapan teknis, dijelaskan Nuh seputar persiapan guru hingga ketersediaan logistik seperti buku. “Dugaan yang kuat penghentian K-13 karena faktor ini,” tutur dia. Jika terkait ini, semestinya pemerintah tidak serta merta menghentikannya secara mendadak seperti ini. Sekolah masih dalam proses setengah tahun ajaran (semester 1).  “Semestinya, tugas pemerintah sekarang itu tinggal memperbaiki persiapan teknisnya,” tutur dia.
Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menjelaskan, kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 bukan langkah bijak. Pasalnya, nilai rata-rata Uji Kompetensi Guru (UKG) kepada 600 ribu guru mulai jenjang TK sampai SMA/SMK pada 2012 mencapai 43,82. Padahal, UKG dilakukan setelah KTSP berjalan selama enam tahun.
Dengan nilai rata-rata 43,82, mengapa tidak ditanyakan mengenai kesiapan guru dalam menerapkan KTSP. Nuh kemudian membandingan dengan hasil UKG yang dilakukan pada 2013/2014 setelah guru mengikuti pelatihan dan implementasi K-13. Nilai rata-rata UKG kepada 1,3 juta guru mencapai 70,33.
“Kalau melihat angka itu, secara akademis mana yang lebih siap? Yang rata-rata 70an, kan. Tapi, bukan berarti guru tidak ada kesulitan,” ujarnya.
Nuh mengakui, meski rata-rata UKG 2013/2014 itu mencapai angka 70,33, tetap ada sebagian guru yang kemampuannya di bawah itu. Tugas pemerintah ialah meningkatkan kemampuan aspek pedagogis dan keprofesionalan guru yang nilainya di bawah rata-rata.
Bagaimana terkait keluhan guru yang kesulitan menerapkan penilaian K-13? Menurut dia hal itu wajar karena para guru belum terbiasa. Kesulitan itu pun sudah terbaca ketika pelatihan K-13 kepada guru sasaran. Usai mengikuti pelatihan, guru diminta menyampaikan pendapatnya. Rata-rata guru sasaran mengeluhkan konsep dan cara penilaian autentik. “Itu terjadi untuk jenjang SD dan SMP. Sementara tingkat SMA relatif lebih bagus,” katanya.
Bahkan, berdasar sensus kepada sekolah sasaran yang menerapkan K-13 di tahun pertama, hasilnya hampir semua yakin menerapkan kurikulum baru ini. Oleh sebab itu, Nuh berharap pemerintah jangan memakai persepsi untuk menghentikan K-13 kepada sekolah yang baru menerapkan satu semester. Apalagi sekolah itu diminta kembali ke kurikulum yang tidak lebih baik. Pemerintah juga diminta jangan melarang sekolah atau daerah yang memutuskan untuk melanjutkan K-13. Setidaknya menunggu sampai tahun ajaran baru dimulai, setelah itu melakukan evaluasi.  “Pemerintah perlu mengikuti road map evaluasi kurikulum baru. Ada semesteran hingga tahunan. Jangan jadikan urusan pendidikan sebagai komoditas politik,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 38 kepala Dinas Pendidikan (Dindik) se-Jatim angkat bicara terkait penghentian implementasi K-13. Mereka kompak meminta agar K-13 ini tetap dilanjutkan. Sebab dari segi persiapan, masing-masing daerah yakin telah siap mengimplementasikan K-13 dan tidak mau ambil risiko kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Adu Gengsi
Sementara di tubuh Muhammadiyah sendiri sampai saat ini tidak ingin dipusingkan dengan keputusan Menbuddikdasmen yang menghentikan K-13 secara mendadak. Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Nadjib Hamid meminta agar pemerintah tidak terlalu ekstrim dalam memutuskan suatu kebijakan. Apalagi keputusan yang sangat tidak substansial.  “Ini hanya pertengkaran antara menteri dan mantan menteri yang masing-masing gengsi dengan kebijakan satu sama lain. Tidak ada substansinya sama sekali,” kata dia.
Nadjib mengatakan, selama ini sekolah-sekolah di bawah naungan Muhammadiyah juga tidak pernah ada masalah dengan K-13. Bahkan model pembelajaran dalam K-13 ini sudah lama diterapkan Muhammadiyah sebelum pemerintah menerapkannya. Karena itu, 978 lembaga sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Muhammadiyah dibebaskan untuk memilih kurikulum. “Kita tidak terpengaruh dengan pertengkaran menteri dan mantan menteri. Sekolah yang lanjut K-13 silakan. Yang menggunakan KTSP juga silakan,” kata dia. [tam]

Tags: