Mabes Polri Masukkan Jatim Rawan Konflik Pilkada

Pilkada (0)Surabaya, Bhirawa
Mabes Polri mengaku telah memetakan daerah rawan konflik, terutam terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Jawa Timur dan Indonesia bagian timur mendapat perhatian khusus oleh Mabes Polri. Di dua wilayah ini, Mabes Polri memetakan daerah yang rawan akan konflik saat Pilkada.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan, saat menjadi pembicara dalam diskusi santai bersama wartawan di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (16/6) lalu mengatakan, berdasarkan pengalaman, Jatim masuk daerah merah. Untuk itu sebagai pengamanan, Mabes Polri menyiapkan personel dari Jakarta untuk diperbantukan di Jatim jika diperlukan.
“Seperti Surabaya dan Madura, itu sudah ada sejarahnya. Kita tidak bisa lepas dari sejarah, dan tetap memetakan daerah rawan konflik itu,” tegasnya.
Selain di Jatim, lanjut Anton, daerah yang berada di kawasan Indonesia bagian timur juga masuk kategori rawan konflik saat Pilkada dilaksanakan. Seperti di Maluku dan Papua. Selain itu, wilayah lain yang juga rawan konflik saat pilkada ialah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
“Dari pembelajaran pada pengalaman sebelumnya, upaya pemetaan daerah rawan sudah kami lakukan,” katanya.
Dijelaskan Anton, tingkat kerawanan konflik pada pelaksanaan Pilkada lebih tinggi dari pada pemilihan calon Presiden (Pilpres). Ada beberapa sebab kenapa itu terjadi. Di antaranya karena fanatisme masyarakat terhadap seorang calon kepala daerah lebih kuat dibandingkan kedekatan masyarakat dengan calon presiden.
“Rata-rata konflik dipicu oleh emosional calon dengan pemilih sangat dekat,” ungkap Anton.
Oleh karena itu, sambung Anton, Mabes Polri menyiapkan personel untuk diperbantukan kepada Polda yang melaksanakan pilkada, termasuk Polda Jatim. “Mabes Polri hanya backup kekuatan personel untuk Polda. Sementara Polda membackup Polres, dan Polres membantu Polsek-polsek jajaran. Begitu pula untuk pengamanan pilkada nanti,” urainya.
Anton menambahkan, sistem backup pengamanan tentunya juga melihat kondisi di lapangan. Misalnya, konflik terjadi di satu daerah yang melaksanakan pilkada, maka Polda atau Polres yang daerahnya tidak ada pilkada dimint membackup daerah pelaksana pilkada.
“Kalau peristiwanya terjadi di beberapa tempat, maka perlu dibicarakan bersama,” imbuhnya.
Dengan kekuatan seperti itu, Anton yakin kepolisian mampu melakukan pengamanan pada pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jatim. Apalagi, lanjut dia, TNI diikutsertakan membantu pengamanan demi lancar dan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak. “Unsur TNI kan juga membantu. Di Jatim, misalnya, Kodam juga digandeng untuk pengamanan pilkada,” terangnya.
Anton juga berharap media massa ikut berperan dalam menciptakan keamanan pada pelaksanaan pilkada. Yakni dengan memberikan informasi yang bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. “Karena harus diakui masih banyak masyarakat tingkat kesadaran berdemokrasinya kurang. Hanya siap menang, tapi tidak siap kalah. Apalagi kalau perbedaan suaranya tipis, itu tambah rawan,” pungkasnya. [bed]

Tags: