Madura Penyumbang Utama Rendah IPM Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim, salah satunya dikarenakan angka di Madura masih sangat rendah. Hal itu terjadi bukan dikarenakan masyarakat Madura tidak berpendidikan, tapi disebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan di Madura.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Muhammad Bin Muafi Zaini M.PSDM M.PdI, menegaskan  disparitas pembangunan Madura sangat tinggi. Hal itu terlihat dari kondisi Madura jalur selatan dengan jalur utara yang sangat berbeda jauh.
“Kondisi jalur utara Madura sangat memperihatinkan, tidak hanya kondisi jalannya yang rusak parah, tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit juga tidak ada. Bahkan, pendidikan tingkat SMA dalam 3 kecamatan hanya ada 1 SMA, ironisnya lagi tidak satu pun perguruan tinggi berdiri di kawasan Madura utara, dan itu berbanding terbalik dengan kondisi Madura di jalur selatan, yang dari segi apapun ada. Akibat dari tingginya disparitas pembangunan di Madura, kesejahteraan masyarakat di Madura pun tidak merata,” ungkap Politisi dri Fraksi Golkar, Selasa (3/11)..
Politisi yang akrab disapa Gus Mamak ini menambahkan, jalan di sepanjang jalur utara adalah jalan provinsi, tapi tidak ada perbaikan rutin yang dilakukan, akibatnya sepanjang jalan di jalur utara mengalami kerusakan parah yang sudah banyak memakan korban.
“Tidak hanya jalan yang rusak parah, masyarakat Madura di jalur utara jika ingin berobat harus menempuh jarak perjalanan minimal 2 jam, karena rumah sakit hanya ada di jalur selatan. Akibatnya jika ada masyarakat Madura yang sakit parah, belum sampai rumah sakit bisa-bisa nyawanya sudah tidak tertolong. Sangat miris melihat kondisi Madura yang jauh dari perhatian Pemprov Jatim,” tutur Politisi lulusan magister Unair ini.
Karenanya, Gus Mamak berharap Pemprov memiliki inisiatif membangun Madura lebih baik lagi dan meminimalisir tingginya tingkat disparitas pembangunan di Madura. “Pemprov harus memiliki keinginan membangun Madura, diawali dengan melakukan perbaikan jalan provinsi, membangun SMA. Apalagi saat ini sekolah tingkat SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemprov, jika Pemprov jatim tidak mampu, minimal mendorong adanya pembangunan di Madura jalur utara. Miisal melakukan kerjasama dengan swasta, dengan begitu tingkat disparitas pembangunan di Madura bisa sedikit ditekan,” imbuh Politisi asal Dapil Jatim XI yaitu Madura.
Gus Mamak, menegaskan, Pemprov jatim harus selalu ingat Madura adalah bagian dari Pemprov jatim, artinya pembangunan maupun perhatian Pemprov di daerah Madura harusnya sama dengan pembangunan yang di Programkan Pemprov di daerah lain, bukan malah menganaktirikan Madura. [Cty]