Mahasiwa IKIP Budi Utomo (IBU) Malang saat melakukan aksi meminta kepada Rektor untuk menuntaskan persoalan yang menimpa kampusnya.
Kota Malang, Bhirawa,
Sebanyak 25, mahasiwa IKIP Budi Utomo (IBU) Malang meminta kepada Rektor IBU, untuk menuntaskan persoalan yang menimpa kampusnya.
Para Mahasiswa ini, mengaku takut ijazahnya tidak diakui atau ilegal. Makanya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Benteng Kampus IBU menggelar aksi damai di Kampus A, IBU Arjuno, Senin (8/6), kemarin.
Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar pihak kampus memulihkan kembali status kampus IBU yang telah di nonaktifkan Dikti, agar ijazahnya kelak tidak ilegal.
Koordinator aksi, Saiful Hadi, dalam orasinya menyatakan jika kampusnya dinonaktifkan maka berdampak pada mahasiswa. Karema itu pihaknya meminta pihak rektorat untuk segera menuntaskan persoalan yang menimpa kampusnya itu.
“Intinya kami ingin, agar pihak rektor segera menuntaskan persoalan ini, sehingga kami tidak resah,”tuturnya.
Mahasiswa juga menuntut agar pihak kampus melaksanakan rekruitmen tenaga pengajar atau dosen berkualitas. Sebab salah satu alasan dinonaktfikannya kampus IBU lantaran jumlah dosen tidak sebanding dengan rasio jumlah mahasiswa.
”Dalam satu mata kuliah, satu dosen bisa mengajar hingga 60 orang mahasiswa. Akibatnya, proses perkuliahan menjadi tidak efektif,” katanya. Selain itu, mahasiswa juga meminta agar pihak kampus melakukan transparansi tentang pembangunan serta mereformasi bitokrasi kampus.
Sementara itu, Rektor IKIP Budi Utomo Malang, Nurcholis Sunuyeko memastikan jika proses perkuliahan tetap berjalan normal meski status kampus dapat teguran dari Dikti.
“Ini hanya masalah administrasi. Jadi tidak berpengaruh dengan proses perkuliahan, dan kami tengah berupaya untuk memenuhi persyaratan dikti. Dan ini kami sedang berada di Surabaya untuk mengurus masalah tersebut,”tuturnya. Terkait kekurangan jumlah dosen, ia mengakui jika saat ini jumlah dosen yang dimiliki IBU sudah cukup. Namun dalam catatan Dikti baru tertulis sembilan orang, sehingga status kampus harus dinonaktifkan.
“Sekarang jumlah dosen terus bertambah, ke depan kami juga terus melakukan penambahan jumlah 100 orang dosen. Namun pengajuan dosen juga membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Yang jelas kita akan perbaiki agar status kampus ini aktif kembali,” pungkas Nurcholis.
Di tempat terpisah Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa Timur Sukowiyono, mengutarakan, persoalan administrasi setiap PTS, yang bisa menyelesaikan adalah lembaga yang bersangkutan.
“Peringatan dari Dikti itu, bermacam-macam, ada yang terkait dengan gedung, ada yang terkait dengan sengketa yayasan, dan ada yang terkait dengan rasio dosen dan mahasiswa. PTS yang bersangutan yang bisa menyelesaikan,”tutur Sukowiyono.
Menurut dia, persoalan yang saat ini dihadapi oleh IKIP Budi Utomo adalah persoalan rasio dosen dengan mahasiwa. Jika persoalan segera diselesiakan kata dia, sangsi dengan sendirinya akan dicabut.
“Rasio dosen dan mahasiswa, idealnya adalah untuk fakultas esakta, 1 dosen berbanding dengan 30 mahasiswa, sedangkan untuk fakultas sosial 1 dosen berbanding dengan maksimal 45 mahasiswa,”terang Sukowiyono. [mut]
