Aktifis IMM Sumenep melakukan aksi di depan kantor DPRD
Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumenep dan kantor Bupati setempat.
Mereka menuding kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini darurat korupsi. Para pejabat dilingkungan Pemda kerap melakukan korupsi dan jual beli jabatan.
Sementara, wakil rakyat yang berkantor di jalan Trunojoyo itu hanya menghabiskan anggaran dalam rangka jalan-jalan dengan dalih kunjungan kerja. Akibatnya, pelayanan publik tidak berjalan maksimal.
Koordinator aksi IMM, Umam MZ mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kegelisahannya, mengingat Sumenep ini dinilai sudah darurat korupsi yang berdampak pada mandegnya pembangunan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Padahal, Sumenep sangat kaya potensi alamnya.
“Kedatangan kami ke kantor dewan ini untuk menyampaikan aspirasi kami ke wakil rakyat. Dewan harus berada di posisi rakyat. Saat ini rakyat sedang menjadi korban pejabat yang tidak jujur,” kata Umam MZ, Senin (27/2).
Selain berorasi secara bergantian, mereka juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan kecaman terhadap pemerintah. Salah satunya, “Sumenep Berduka”, “Sumenep Darurat Korupsi”, “Dewan Penipu Rakyat”, dan “Hentikan Jual Beli Jabatan”.
Mereka juga menuding, wakil rakyat tidak melakukan pengawasan secara maksimal terhadap jalannya pemerintahan. “Wakil rakyat jangan hanya duduk di kursi, turun ke bawah agar tahu kondisi rakyatnya. Saat ini rakyat sedang dirundung duka akibat korupsi pejabat secara besar-besaran,” teriaknya.
Penyakit korupsi itu telah merajalela diberbagai lini. Jika tindakan tersebut tidak diantisipasi dengan maksimal, maka rakyat Sumenep tidak akan dapat hidup dengan layak.
Baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena, banyak program pemerintah yang seharusnya untuk rakyat, tidak disampaikan sebagaimana mestinya. “Salah satu tugas anggota dewan adalah aebagai kontrol terhadap realisasi program pemerintah. Ini harus dilakukan agar tindak melawan hukum seperti korupsi dapat diminimalisir,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep-KH Abd. Hamid Ali Munir langsung menemui para demonstran di pintu masuk kantor dewan. Ia menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut.
Sebab, dewan merupakan wakil rakyat yang harus berpihak pada rakyat. “Semua aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa kami akan menindaklanjutinya,” tegas Hamid. [sul]
