Jombang, Bhirawa
Puluhan mahasiswa Jombang, Senin (6/10) menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Aksi mahasiswa sempat ricuh, pasalnya mereka memaksa masuk kantor Bupati Jombang melewati pintu gerbang yang dihadang petugas kepolisian.
Puluhan mahasiswa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), sebelum menggelar orasi di depan kantor Bupati Jombang, terlebih dulu melakukan longmarch dari taman Kebon Rojo Jombang.
Sembari longmarch, para demonstran membentangkan sejumlah poster dan spanduk yang berisi kritikan dan penolakan terhadap mekanis pemilihan kepala daerah yang dilakukan lewat suara dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam orasinya, belasan aktivis ini meminta agar UU Pilkada yang dilakukan dengan sistem perwakilan dibatalkan. “Kami menolak upaya-upaya perebutan hak politik untuk memilih kepala daerah lewat perwakilan yang mengatasnamakan rakyat,” seru Mahmudi, Ketua PMII Jombang.
Jika mekanisme pemilihan kepala daerah tetap dipaksakan, maka menurut Mahmudi, merupakan wujud kemunduran demokrasi di Indonesia dan merampas hak politik rakyat Indonesia. “Kami tidak mau hak politik rakyat dalam memilih kepala daerah diwakili oleh DPRD,” tandas dia.
Aksi mahasiswa di depan kantor Bupati Jombang, tepatnya di Jalan Wahid Hasyim, Jombang, sempat berlangsung ricuh. Penyebabnya, demonstran memaksa masuk melewati pintu gerbang dan dihadang petugas dari kepolisian. Namun, kericuhan tidak berlangsung lama, setelah massa kembali tenang.
Setelah melakukan orasi sekitar satu jam, para demonstran ditemui oleh Wakil Bupati Jombang, Hj. Munjidah Wahab. Dihadapan mahasiswa, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendukung langkah mahasiswa untuk memprotes UU Pilkada.
Sebagai anggota Asosiasi Kepala Daerah, Hj. Munjidah Wahab, mengaku lebih setuju dengan mekanisme Pilkada langsung. “Sebagai anggota asosiasi kepala daerah, kami mendukung mekanisme Pilkada langsung,” ujar dia.
Setelah menggelar aksi di kantor Bupati Jombang, massa mahasiswa melanjutkan longmarch menuju gedung DPRD Jombang. Mereka kembali melakukan orasi di gedung wakil rakyat dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Para mahasiswa ini mendapat dukungan dari kalangan DPRD, mereka diantaranya Miftahu Huda dari PKB, Hanafi dari Partai Demokrat, Suwanto dari Nasdem. [rur]
Keterangan Foto : Aksi mahasiswa didepan kantor Pemkab Jombang sempat ricuh. mereka meamksa masuk namun dihalangi aparat kepolisian yang sejak pagi memang menunggu. [ramadlan/bhirawa]
