Mahasiswa Lempari Kantor DPRD Tulungagung dengan Telur

Akibat kecewa tidak kedatangannya tidak diterima, mahasiswa pengunjuk rasa melempari Kantor DPRD Tulungagung dengan telur ayam, Senin (27/7).

Tulungagung, Bhirawa
Mahasiswa yang tergabung dalam Arus Bawah Masyarakat Tulungagung menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD setempat. Sayangnya tak satupun anggota dewan menemui mereka. Merasa kesal para demonstran melempari gedung DPRD Tulungagung dengan telur ayam.
Sebelum menggelar aksi di Gedung DPRD Tulungagung, sekitar 20 mahasiswa juga sempat menaruh bibit pohon pisang di depan Kantor Polres Tulungagung.
Menurut koordinator Arus Bawah Masyarakat Tulungagung, Wicaksono, mereka terpaksa melempari gedung DPRD Jatim dengan telur ayam karena karena surat yang mereka kirim ke DPRD Tulungagung belum ada tanggapan. Apalagi dalam aksi tersebut mereka juga tidak ditemui oleh satu anggota dewan pun. “Ini bentuk kekecewaan kami,” tandasnya, Senin (27/7).
Ada beberapa agenda yang diusung dan dituntut oleh pengunjuk rasa dari Arus Bawah Masyarakat Tulungagung. Yakni usut tuntas kerusakan lingkungan, hentikan intimidasi terhadap aktivis pejuang lingkungan, dan hentikan mafia tambang pasir liar.
Wicaksono mengatakan, saat ini sudah terjadi kerusakan lingkungan yang parah akibat penambangan pasir liar di aliran Sungai Brantas di Tulungagung. Dia lantas menunjukkan lokasi beberapa rumah di wilayah Kecamatan Ngunut yang ambruk akibat penambangan pasir liar.
Ia pun mengancam akan kembali lagi melakukan aksi demonstrasi jika tuntutannya tidak segera ditanggapi. Bahkan dengan aksi yang lebih besar lagi.
Aksi demonstrasi di tengah pandemi Covid-19 ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian.Mereka membuat pagar betis di depan Kantor DPRD Tulungagung dan juga di depan Kantor Polres Tulungagung selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdulah Ali Munib, menyatakan anggota dewan tidak menerima kedatangan para mahasiswa yang berunjuk rasa karena tidak ada surat pemberitahuannya. “Kami cek di sekretariat dewan tidak ada surat masuk terkait demo tersebut,” ujarnya.
Ia pun menyebut masalah penambangan pasir di Sungai Brantas bukan kewenangan DPRD Tulungagung. Melainkan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Jawa Timur. “Jadi kalau demo di dewan salah sasaran,” tandasnya.
Namun demikian, lanjut politisi asal PKB ini, dia menyambut baik isu yang diusung oleh pengunjuk rasa. Terlebih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tulungagung.
“Bupati Tulungagung sebaiknya berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Akibat penambangan pasir liar warga Tulungagung juga yang dirugikan. Air tanah jadi turun,” paparnya.
Ali Munib menyebut penambangan pasir liar bisa juga ditutup atas permintaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung lewat Bupati. Termasuk juga bisa dtutup oleh aparat kepolisian. [wed]

Tags: