Mahasiswa Pertanyakan Komitmen DPRD Jatim Dalam Mengawal Kompensasi UKT/SPP

DPRD Jatim, Bhirawa
Puluhan mahasiswa dari BEM Perguruan Tinggi Swasta Jatim mendatangi Kantor DPRD Jatim lagi, Senin (20/7). Para mahasiswa ini mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal kompensasi UKT/SPP Perguruan Tinggi di Jatim.
“Mahasiswa butuh kepastian Kompensasi UKT/SPP ditengah Pandemi, jangan sampai Wakil Rakyat acuh pada Aspirasi kami,” kata Koorpus Dema PTKIN-Indonesia, Onky Fachru rozie.
Pemprov Jatim, kata Onky, juga harus memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, Jatim dapat Kuota kurang lebih 27.000 mahasiswa penerima bantuan SPP/UKT yang hanya bisa mencover kurang lebih 10 persen dari 230.000 jumlah Mahasiswa PTS di Jatim. Belum lagi PTN dan PTKIN yang masih belum terkover relaksasi UKT-nya oleh KMA dan Permendikbud No. 25 Tahun 2020.
“Maka dari itu, kami mendorong agar adanya pemerataan relaksasi kepada seluruh mahasiswa Jatim yang terdampak akibat Pandemi Covid-19, bisa menghadirkan juga Jaring Pengaman Sosial (JPS) di bidang pendidikan, atau membuka kerja sama dengan pihak ke tiga dalam hal ini perusahaan besar yang beroperasi di Jatim,” bebernya.
Onky menjelaskan, semua unsur harus gotong royong mencari solusi. Mulai mahasiswa, rektor, LLDIKTI, legislatif dan eksekutif di tingkat daerah. “Bukan kemudian malah melemparkan kebijakan ini kembali kepada kampus, dan mahasiswa seolah di buat seperti bola ping pong,” imbuhnya.
Sementara, Koordinator Aliansi BEM Surabaya, Eko Pratama melanjutkan tidak ada solusi yang bisa didapatkan. Mahasiswa berpacu dengan waktu kurang lebih satu bulan lagi waktu bayar SPP sudah masuk, dan pasti akan banyak yang cuti karena tak mampu membayar SPP.
“Kalau Sumatera Selatan bisa menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk 10 Ribu Mahasiswanya, mustahil Jatim tidak Mampu lebih dari itu,” Ungkapnya.
Koordinator BEM Malang Raya, mahmud juga mengatakan pengawalan terkait bantuan yang memang sudah di rencanakan, kata dia, Pemkot Malang juga memberikan bantuan kepada mahasiswa rantau diluar kota malang. Akan tetapi jumlah PTS yang di beri bantuan hanya sejumlah 17 PTS dan ada beberapa PTS juga belum di Data Oleh Pemkot Malang.
“Walaupun jumlah PTS yang diberikan bantuan sosial sejumlah 17 saja, akan tetapi kami dari BEM Malang Raya akan melalukan Advokasi kembali agar semua PTS atau PTN di Kota Malang Mendapatkan Bantuan Sosial kepada Mahasiswa Rantau,” paparnya.
Jumlah Bantuan Sosial yang sudah di gelontorkan oleh Pemkot Malang sebesar Rp.954 juta lebih. Maka, pihaknya meminta DPRD Jatim menginstruksikan DPRD di Kab/Kota untuk mengawal transparansi penyaluran bantuan kepada mahasiswa ini.
“Itu harapan saya begitu juga untuk Kab/Kota yang lain di Jatim,” tambah Mahmud. Mahasiswa, kata dia, butuh Jaminan, dan dukungan dari seluruh Stakeholders.
“Jangan sampai ada Mahasiswa Jatim yang pendidikannya terputus hanyak karena tidak bisa bayar SPP. Kami desak Pemprov Jatim Menjamin itu,” pungkas Risky dari Korda BEM PTS Jatim. [geh]

Tags: