Foto: ilustrasi
Sumenep, Bhirawa
Puluhan mahasiswa di Kabupaten Sumenep, Jatim, Rabu (19/10), menanyakan peruntukan dan realisasi program yang digagas pemerintah daerah dari dana bagi hasil eksploitasi minyak dan gas bumi (DBH migas) 2010-2015.
“Hingga sekarang kami tidak mendapat jawaban dari Bupati Sumenep tentang hal itu. Bupati seharusnya bisa menjelaskan langsung ke publik,” kata Imam Arifin, juru bicara puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Kantor Bupati Sumenep.
Aksi Imam bersama puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) tersebut merupakan demo yang ketiga kali. “Peruntukan dan realisasi program DBH migas itu adalah kebijakan bupati. Kami hanya ingin mengetahui sekaligus memastikan peruntukan dan realisasi DBH migas tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Versi mahasiswa, kekayaan alam berupa migas yang dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan migas itu, untuk sementara belum memberikan manfaat kepada warga di sejumlah pulau yang merupakan daerah sekitar lokasi eksploitasi migas.
“Bupati Sumenep harus transparan ke publik, mulai dari besaran DBH migas, peruntukan, dan realisasi programnya. Jangan menghilang ketika kami datang ke kantor bupati,” kata Imam.
Setelah berorasi hampir satu jam, puluhan mahasiswa itu diperkenankan masuk ke kantor bupati dan diterima oleh Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Sementara Bupati Sumenep A Busyro Karim tidak berada di kantor, karena ada kepentingan dinas di luar kota. Namun, dialog antara pendemo dengan pejabat pemerintah daerah itu tidak berlangsung lama, karena pendemo keluar ruangan setelah menganggap penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto tentang besaran dan realisasi DBH migas, tidak fokus. Budi Suyanto. [ant]
