Bupati Bojonegoro Suyoto saat menerima Ali Muhidin mahasiswa program doktor di University of Tokyo dirumah dinas Bupati setempat. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Ali Muhidin mahasiswa program doktor di University of tokyo, Senin (8/8) mengunjungi Kabupaten Bojonegoro untuk bertemu dengan Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, Msi. Ali Muhidin yang juga salah satu dosen dari Fakultas ilmu Politik dan Sosial Universitas Indonesia menyatakan bahwa dirinya melakukan riset dengan fokus utama kebijakan pemerintah atau perda yang bernuansa Islami.
Riset dilakukan di 10 provinsi antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur sasaran meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik dan Bojonegoro.
“Di Kabupaten Bojonegoro tidak ditemui perda atau kebijakan yang bernuansa Islami. Bojonegoro adalah miniatur Indonesia, simbol nilai-nilai Islami yakni rukun iman dan kebangsaan yang ada adalah pancasila,” ungkap Suyoto.
Suyoto menyebutkan, menghadirkan pancasila, melaksanakan amanah UUD 1945 dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.Sedangkan untuk masalah spiritual dan keagamaan kembali ke setiap individu masing-masing. “Pembangunan mushola dan masjid bukan wilayah public, yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mempunyai banyak manfaat salah satunya pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya,” ucapnya.
Yang harus digarisbawahi menjalankan amanah rakyat, pemimpin dipilih untuk melaksakanan visi dan misi, sedangkan legislatif bertugas melakukan mekanisme pengawasan. Lanjut Suyoto, membangun komunikasi politik menjadi kunci utama menyelesaikan masalah yang ada ditengah masyarakat kita.
Jika selama ini ada anggapan jika pemimpin diusung dari salah satu kalangan maka dia akan selalu dekat dan membantu golongan itu maka itu persepsi yang salah. “Bojonegoro tidak demikian karena Good Governance hadir atas masalah rakyat, karenanya birokrat harus efektif menggunakan kewenangan, membantu rakyat dan harus senantiasa nyambung dengan rakyat,” pungkasnya.
Pemimpin itu harus memiliki sifat tabligh, amanah dan fatonah sehingga akan terwujud pembangunan yang transparan dan akuntabel. Saat ini Bojonegoro menjadi percontohan OGP tingkat dunia dan pemkab pun mengembangkan kurang lebih 53 aplikasi IT untuk membangun Bojonegoro yang lebih baik. [bas]
