Ratusan mahasiswa Unirow Tuban saat Ngeluruk ke Kantor Yayasan PGRI Tuban kemarin (13/7). (Khoirul Huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Kasus Universitas PGRI Ronggolawe Tuban (Unirow) terus bergulir seperti tidak ada putusnya. Setelah dinilai telah melanggar hak asasi manusia (HAM) karena melarang mahasiswanya mengunakan hijab untuk foto ijazah, dilanjut dengan penonaktifan status sejumlah program studi (Prodi) oleh kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti).
Penonaktifan (NA) oleh Menristek Dikti ini dilakukan pada saat pihak kampus tidak bisa melengkapi pada saat dilakukan sidak oleh pada akhir bulan Juni 2015 lalu. Dimana pihak kampus hanya baru bisa memenuhi 50 % yang di syaratakan oleh tim gabungan dari Menristek Dikti dan Kopertais Jawa Timur pada saat itu.
Dan saat ini, salah satu kampur tersebsar dan terbanyak mahasiwa-nya di Bumi Wali Tuban ini status penonaktifanya berubah menjadi dibekukan dan tidak boleh melakukan aktifitas belajar mengajar, menerima mahasiswa dan melakukan wisuda. “Ya kalau memang dibekukan, memang seperti itu. Tidak boleh ada aktifitas akademik, karena sudah dibekukan,” kata Miftahul Huda salah satu alumni sebelum IKIP PGRI Tuban yang sat ini berubah menajdi Unirow Tuban ini.
Menyikapi pembekuan kampus Unirow Tuban dari 3 kampus di Jawa Timur yang disampikan oleh Menristek Dikti M. Nasir pada sejumlah media nasional di Jakarta kemarin lusa (11/7), Rektor Unirow Tuban Drs. H. Hadi Tugur, M. Pd, MM mengaku belum menerima suarat resmi dari menteri.
“Mungkin pemahaman pak menteri penonaktifan status itu sama dengan pembekuan, jadi mungkin ada salah persepsi adan atau penafsiran akan hal itu,” kata Hadi Tugur saat dikonfirasi Bhirawa (13/7) saat dikonfirmasi via phonselnya.
Tugur yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban ini menerangkan pada bhirawa, sebenar-nya ada 4 (Empat) perguruan tinggi (PT) yang dilakukan visitasi oleh Menristek Dikti dan Kopertais Jawa Timur, termasuk Universitas Nusantara PGRI Kediri.
“Kami telah data yang sesuai yang diminta, dan baru tanggal 13 Juli (besok.red) tim Dikti baru rapat membahas hasil visitasi, jadi, saya tidak berani mengatakan pak Menteri kliru, jadi kita lihat saja nanti hasil rapat visitasi gimana,” terang Pria kelahiran Kabupaten Bojonegoro ini.
Di tempat terpisah, ratusan mahasiwa Unirow dan pengurus Badan Eksekutif Mahaiswa (BEM) kemarin (13/7) juga Ngeluruk ke Kantor Yayasan PGRI menuntut Rektor Unirow segera diganti dan menyelesaikan syarat administrasi dari DIKTI dan BAN-PT.
”Kami sebagai mahasiswa telah melaksanakan kuwajiban kami, seperti mengikuti proses perkuliahan dan biaya perkuliahan telah kami penuhi. Dan saat ini kami menuntut universitas untuk memenuhi kewajibannya, yakni memberikan kepada kami perkuliahan dan ijasah yang sesuai dengan ketentuan,” ungkap, salah satu perwakilan mahasiswa Nibrosul Rohid.
Para mahasiwa yang ditemui oleh ketua Yayasan dan tanpa kehadiran Rektor ini juga aparat penegak hukum serta pemerintah setempat membentuk tim penyelamat yayasan. Menganti rugi uang yang dibayarkan mahasiwa ke kampus, karena adanya idikasi ijasah ilegal.
“Kami menuntut yayasan segera melakukan tindakan yang kongkrit terkait permasalahan ini. Jangan sampai nasib mahasiswa terkatung-katung, apalagi sebentar lagi mahasiswa sementer akhir akan wisuda, kami meminta Aparat Penegak Hukum baik Polri mapun Kejaksaan serta pemerintah daerah (Pemkda) membuat tim penyelamatan,” kata mahasiswa ilmu komunikasi tersebut.
Sementara itu, Ketua PPLP- PT PGRI Tuban, Totok Supijanto menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan Propertis PGRI Jawa Timur. Selain itu, pihaknya akan memanggil Rektorat untuk melakukan klarifikasi terkait permasalahan ini. “Kami akan melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada Propertis terkait tindakan yang akan kita ambil terkait Unirow ini,” kata Totok Supijanto menjawab tuntutan Mahasiwa. [hud]
