Majelis KI Tolak Gugatan LSM Bintara Atas BKD Tulungagung

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Tulungagung, Bhirawa
Majelis Komisi Informasi (KI) Jatim menolak sengketa informasi yang dimohonkan LSM Bintang Nusantara (Bintara) atas termohon Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tulungagung. Penolakan ini diputuskan dalam sidang yang digelar Komisi Informasi Jatim di Ruang Media Center Kantor KPU Tulungagung, Rabu (28/1).
Alasan Majelis KI yang diketuai Wahyu Kuncoro itu menolak karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). Menurut Majelis KI yang juga beranggotakan Ketty Tri Setyorini dan Zulaikha itu, pemohon LSM Bintara tidak dapat menunjukkan dokumen akte pendirian LSM dari Kemenkumham RI.
“Akte dari Kemenkumham merupakan syarat yang harus dipenuhi pemohon yang berasal dari ormas atau LSM berbadan hukum. Ini merupakan mekanisme hukum beracara di persidangan KI,” ujar Wahyu Kuncoro.
Atas putusan ini, Ketua LSM Bintara Ali Shodiq MPdI, menerimanya. Begitupun dengan Kepala BKD Kabupaten Tulungagung Indah Karunia Ratri SH, MH yang hadir langsung dalam persidangan tersebut.
Seusai sidang, Ali Shodiq  mengatakan bakal akan sesegera mungkin memenuhi syarat yang dimaksud Majelis KI. “Sebenarnya di UU Ormas tidak harus mempunyai akte dari Kemenkumham. Kalau memang di persidangan KI harus begitu kami coba akan memenuhinya. Kalaupun belum kami nanti akan gugat lagi dengan atas nama perseorangan,” ujarnya.
Sedang Indah Karunia Ratri menilai masalah yang disengketakan di KI Jatim sudah selesai. Persoalan dokumen mutasi pejabat eselon II dan III yang dilakukan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi pada Januari 2014 silam sudah diberikan pada LSM Bintara. “Kami pun sudah pula memberitakan mutasi pejabat eselon II dan III itu sesuai dokumen yang ada di website BKD Tulungagung. Apalagi ini kejadiannya sudah setahun lalu,” paparnya.
Selain menghadirkan BKD Kabupaten Tulungagung, persidangan KI Jatim kemarin juga menghadirkan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Tulungagung lainnya yang diadukan ke KI Jatim. Di antaranya, Bappeda, Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang pejabatnya adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tulungagung dan DPRD Tulungagung.
SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung itu digugat oleh Abdul Qudus Salam. Ia yang tercatat sebagai peneliti di FITRA Jatim itu melakukan pelaporan secara perseorangan karena merasa terhambat mendapat akses informasi terkait anggaran daerah Kabupaten Tulungagung.
Rencananya, persidangan KI di Tulungagung bakal berlangsung sampai, Kamis (29/1) hari ini. Menurut Wahyu Kuncoro, Majelis KI masih meminta Abdul Qudus Salam untuk memenuhi persyaratan persidangan, seperti surat kuasa dari FITRA Jatim.
Abdul Qudus Salam dinilai mewakili FITRA Jatim bukan perseorangan. Hal ini karena surat permohonan untuk meminta informasi yang diajukan ke Pemkab Tulungagung atas nama FITRA Jatim. “Jika sampai besok (hari ini) belum dipenuhi, persidangan bisa ditunda selama 14 hari dan nanti diadakan persidangan di Surabaya,” ujar Ketty Tri Setyorini. [wed]

Tags: